LingkarJabar – “Bu, perut aku sakit…” suara seorang anak kelas lima SD di Kabupaten Bandung Barat terdengar lirih. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ibunya panik. “Sabar, Nak… ibu antar ke puskesmas sekarang juga.”
Kabar itu menyebar cepat. Ternyata bukan hanya satu anak yang sakit, tetapi puluhan. Mereka sama-sama memakan jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Dari data Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jawa Barat, ada 20 kasus keracunan di Bandung, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, hingga Cirebon. Menu cepat basi itu berubah menjadi racun yang merenggut tawa anak-anak.
Detik-detik berita itu, terjadi pada 27 September 2025, telah membuat dada ini sesak. Bukankah MBG digadang-gadang sebagai program unggulan untuk menyehatkan anak bangsa? Mengapa yang tersaji justru nestapa?
Dialog di Warung Kopi
Di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang ayah petani mengelus dada sambil menatap koran di tangannya.
“Katanya makan bergizi gratis, tapi kok malah bikin anak-anak sakit?” keluhnya.
Seorang guru yang duduk di depannya menimpali, “Masalahnya bukan pada niatnya, Pak. Niatnya baik, tapi caranya salah. Program sebesar ini harusnya terencana matang, diawasi ketat. Kalau hanya mengejar pencitraan, begini jadinya.”
Mereka terdiam. Sesaat kemudian, sang petani berkata lirih, “Jadi, anak-anak kami dijadikan percobaan kebijakan ya?”
Guru itu menatapnya tajam, “Begitulah wajah sistem hari ini. Negara hanya jadi fasilitator. Yang penting program jalan, soal korban? Bukan prioritas.”
Luka di Balik Angka
Pernahkah kita bertanya, mengapa keracunan massal ini terus berulang? Kupang pernah merasakan. Tangerang pun pernah. Di sana, MBG hanya berupa bahan mentah, makanan instan, atau jajanan tinggi gula.
Ironisnya, pejabat masih percaya diri menyebut MBG sebagai strategi besar menuju Trisula Pembangunan 2029: ekonomi tumbuh, kemiskinan berkurang, SDM unggul. Padahal, fakta di lapangan justru sebaliknya. SDM bangsa ini malah terancam sejak usia sekolah.
Sebuah Paradoks
Seorang mahasiswa yang ikut diskusi di kampusnya pernah berkata lantang, “MBG itu paradoks! Populis di kata-kata, pragmatis di kenyataan.”
Temannya menimpali, “Vendor yang diuntungkan. Dapur umum jadi bisnis. Negara cuci tangan. Rakyat menanggung risiko.”
Percakapan itu menggambarkan betapa program yang katanya berpihak pada rakyat, nyatanya hanya menjadikan rakyat sebagai objek politik. Modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Prinsip kapitalisme menelanjangi dirinya di sini.
Bayang-Bayang Islam
Namun, ada secercah cahaya dalam sejarah Islam. Rasulullah Saw. pernah memanggul gandum untuk fakir miskin. Umar bin Khaththab ra. berkeliling malam hari memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Umar bin Abdul Aziz mendirikan dapur umum agar rakyat terjamin makanannya. Kekhalifahan Utsmaniyah bahkan membangun imaret yang membagikan makanan gratis kepada siapa saja.
Seorang ulama berkata dalam majelis, “Islam menempatkan penguasa sebagai ra’in, pengurus rakyat. Jika penguasa menipu rakyatnya, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Allah mengharamkan surga baginya.”
Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Penguasa dalam Islam bukan pencitraan, bukan populisme, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Dialog di Hati Kita
Bayangkan, jika negara ini menempuh jalan Islam. Makan bergizi bukan lagi slogan, melainkan jaminan nyata. Program disusun matang, diawasi ketat, melibatkan pakar gizi, tenaga ahli, dan seluruh perangkat negara. Tidak ada ruang untuk bisnis rakus yang mengorbankan generasi.
“Bu, kalau saja negara ini benar-benar peduli, anak-anak tidak perlu sakit hanya karena sepiring nasi,” kata seorang anak di ranjang rumah sakit sambil menahan nyeri.
Sang ibu menitikkan air mata, “Sabar, Nak… semoga kelak engkau hidup di negeri yang pemimpinnya betul-betul amanah.”
Penutup
Sepiring nasi seharusnya jadi sumber energi, bukan sumber racun. Program MBG membuka mata kita bahwa program populis tanpa perencanaan matang hanyalah jebakan. Negeri ini butuh pemimpin yang berani menjadikan syariat Allah sebagai kompas kebijakan.
Karena hanya dengan itu, rakyat tidak lagi jadi korban. Anak-anak bisa tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Dan bangsa ini bisa berdiri tegak, bukan di atas janji-janji palsu, melainkan di atas kesejahteraan nyata yang dirasakan seluruh rakyatnya.
Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
