SUKABUMI, Lingkar Jabar — Solidaritas Independen Mahasiswa dan Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) Sukabumi menggelar aksi damai di depan kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi pada Kamis (07/05/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta berbagai alokasi anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Aksi tersebut dipicu oleh meningkatnya keresahan publik terhadap mangkraknya pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian sebagaimana target yang sebelumnya direncanakan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan anggaran serta akuntabilitas penggunaan dana umat yang digunakan dalam pembangunan fasilitas tersebut.
SIMPUL Sukabumi menilai, proyek yang sejak awal digadang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan berbasis kepedulian sosial itu seharusnya menjadi simbol manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menjadi polemik berkepanjangan akibat minimnya keterbukaan informasi kepada publik.
Selain menyoroti persoalan RSB Bebeza, massa aksi juga mempertanyakan transparansi penghimpunan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang bersumber dari masyarakat. Massa membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan “Evaluasi BAZNAS Kabupaten Sukabumi” “Ke Mana Aliran Dana Umat?”,
Koordinator Presidium SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap zakat maupun lembaga sosial keagamaan, melainkan bentuk kepedulian masyarakat sipil agar pengelolaan dana umat dilakukan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, mangkraknya pembangunan RSB Bebeza tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan. Ia menegaskan bahwa ketika pembangunan yang bersumber dari dana umat tidak berjalan sesuai target, maka publik berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Selain itu, SIMPUL Sukabumi juga menyinggung adanya alokasi hibah sekitar Rp6 miliar yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan negatif di ruang publik.
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Mendesak BAZNAS Kabupaten Sukabumi membuka laporan penghimpunan dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan kepada masyarakat.
2. Meminta keterbukaan terkait penghimpunan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk mekanisme pengelolaan dan distribusinya.
3. Mendesak penjelasan terbuka terkait mangkraknya pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza beserta penggunaan anggaran yang bersumber dari dana umat.
4. Meminta penjelasan terkait alokasi hibah sekitar Rp6 miliar yang dinilai perlu dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
5. Mendesak BAZNAS Kabupaten Sukabumi membuka data dan daftar penerima manfaat program bantuan secara transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan aspek kepatutan sosial.
6. Mendorong evaluasi tata kelola kelembagaan agar pengelolaan dana sosial keagamaan berjalan lebih akuntabel, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam orasinya, Norman Irawan menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban moral lembaga publik, terlebih ketika anggaran yang dikelola bersumber dari masyarakat.
“RSB Bebeza tidak boleh menjadi simbol gagalnya transparansi dana umat. Ketika pembangunan mangkrak dan publik tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, maka wajar apabila kepercayaan masyarakat mulai dipertanyakan,” tegasnya.
Aksi berlangsung dalam kondisi tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SIMPUL Sukabumi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional serta mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat demi menjaga integritas pengelolaan dana sosial keagamaan di Kabupaten Sukabumi.
