LingkarJabar – Langit Bandung sore itu mendung. Di sebuah sudut taman kota, saya melihat seorang anak duduk sendiri di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Matanya kosong, tatapannya jauh. Saya mencoba mendekat, lalu bertanya pelan.
“Kenapa kamu sendirian di sini, Nak?”
Anak itu menoleh, tersenyum pahit, lalu berkata, “Aku nggak mau pulang, Kak. Di rumah sering ada teriakan, kadang juga pukulan.”
Jawaban itu membuat dada saya sesak. Kata-kata polos itu seakan menampar kesadaran. Betapa berat beban anak-anak di negeri ini, khususnya di Jawa Barat, tanah yang saya pijak.
Beberapa hari sebelumnya, saya membaca kabar mengejutkan, bahwa Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang gagal meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila). Berita itu dirilis oleh berbagai media pada 11–12 Agustus 2025. Tercatat ada 2.550 kasus kekerasan anak di tahun 2024. Jumlah itu bukan sekadar angka, tapi wajah-wajah rapuh yang kehilangan masa kecilnya.
Saya menutup gawai dengan gemetar. Dalam hati saya berkata, “Apakah kita sudah terlalu sibuk, hingga lupa melindungi mereka?”
Beberapa hari kemudian, seorang dosen dari Universitas Islam Bandung, Pak Ahmad Ridho, menjelaskan alasan Jabar bisa gagal meraih Provinsi Layak Anak (Provila). “Masalahnya kompleks. Bukan hanya soal kebijakan, tapi juga lemahnya integrasi nilai. Anak kehilangan lingkungan yang sehat. Keluarga, sekolah, bahkan masyarakat belum mampu memberi perlindungan penuh.”
Kata-kata itu masuk ke hati saya. Sungguh, masalah anak bukan sekadar teknis, tapi menyangkut fondasi ideologi yang menopang kehidupan masyarakat.
Saya merenung lama. Selama ini, pola asuh dan kebijakan anak di negeri ini lebih banyak lahir dari paradigma sekuler dan kapitalis. Anak sering kali hanya dilihat sebagai objek, bahkan peluang bisnis. Pendidikan berorientasi angka, hiburan dijajakan tanpa batas, dan media merajalela menawarkan dunia tanpa pagar.
Saya teringat anak yang saya temui di taman kota. Ia bukan sekadar cerita tunggal, melainkan potret dari ribuan anak lain yang menghadapi luka yang sama. Sistem yang ada membuat keluarga kehilangan arah. Orang tua sibuk mencari nafkah, tapi minim bimbingan ruhani. Negara hadir, tapi seringkali hanya sebagai regulator, bukan pelindung sejati.
Islam Menawarkan Jalan
Namun, saya percaya luka itu bisa sembuh. Islam pernah membuktikan diri sebagai peradaban yang menjadikan anak sebagai pusat perhatian.
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Anak adalah amanah. Mereka harus tumbuh dalam naungan keluarga yang utuh dan negara yang menjaga. Umar bin Khattab pernah mengatur tunjangan anak yatim agar tak satupun anak merasa ditinggalkan. Begitu pula para khalifah lainnya, mereka menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas kebijakan negara.
Bayangkan, jika negara benar-benar memfungsikan keluarga sesuai hukum syariat. Anak mendapat cinta, hak, dan perlindungan. Orang tua menjalankan kewajiban dengan panduan ilahi. Masyarakat bersama-sama menjadi penjaga moral. Dalam sistem itu, anak bukan sekadar warga kecil, tetapi harta berharga yang dititipkan Allah.
Penutup
Sore itu, sebelum saya meninggalkan taman, saya kembali menatap anak yang duduk sendirian. Saya katakan padanya, “Nak, percayalah… ada harapan. Kamu berhak hidup aman, belajar dengan tenang, dan tumbuh dengan bahagia.”
Anak itu menatap saya, lalu tersenyum tipis.
Saya pun berjalan pulang dengan hati berat, tapi ada cahaya keyakinan. Jika Jawa Barat ingin bangkit, maka harus kembali ke sistem yang benar, sistem yang menempatkan anak sebagai amanah, bukan angka statistik.
Provinsi Layak Anak bukan sekadar penghargaan. Ia adalah cermin, apakah kita benar-benar mencintai generasi penerus, atau hanya pura-pura peduli. Dan saya ingin percaya, suatu hari, Jawa Barat akan kembali menjadi rumah aman bagi setiap anak.
Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
