BANJAR ,LingkarJabar – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar memutus kontrak proyek wisata The Mummy dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola proyek pembangunan daerah ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Aktivis dan Pemerhati Sosial-Pemerintahan Kota Banjar, Irwan Herwanto, S.IP. Menurutnya, langkah yang diambil Pemkot tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian satu proyek semata, tetapi juga menjadi ujian komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan akuntabilitas pembangunan.
Irwan menilai proyek wisata The Mummy sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu destinasi unggulan yang dapat meningkatkan sektor pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kondisi proyek yang tidak berjalan sesuai target justru menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.
“Keputusan pemutusan kontrak ini harus dilihat sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya soal proyek yang mangkrak, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata,” ujar Irwan, Selasa (10/6/2026).
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin mempertahankan kerja sama dengan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ia menegaskan, dalam setiap proyek pemerintah, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pihak mana pun.
Irwan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam tindak lanjut pascapemutusan kontrak. Ia berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai progres pekerjaan yang telah dilaksanakan, penggunaan anggaran, hingga langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan dan bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan aset serta anggaran daerah. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Irwan mendorong Pemkot Banjar melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi dan pengawasan penyedia jasa dalam proyek-proyek strategis. Menurutnya, proses verifikasi kemampuan teknis maupun finansial pihak ketiga harus diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ia menambahkan, kawasan Banjar Water Park yang menjadi lokasi pengembangan wahana The Mummy masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyusun langkah lanjutan yang terukur. Jangan sampai aset yang sudah dibangun justru terbengkalai dan kehilangan nilai manfaatnya,” ujarnya.
Irwan berharap keputusan yang diambil Pemkot Banjar menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan proyek pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Harapannya, ke depan pembangunan di Kota Banjar semakin profesional, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Johan Wijaya)
