Berita  

PDIP Jabar Pastikan Konsolidasi Organisasi hingga Tingkat RW, Dorong Pengawasan Ketat Program Pro-Rakyat

 

BANJAR, LingkarJabar – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, memastikan konsolidasi organisasi partai di Kota Banjar telah berjalan hingga tingkat paling bawah. Hal itu disampaikannya saat melakukan konsolidasi bersama kader dan pengurus partai di Kota Banjar.Jumat (5/6/2026), bertempat Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Banjar yang beralamat di Jalan Brigjen M. Isa Lingkungan Wargamulia Nomor 138 RT 013 RW 006, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Jumat

Menurut Ono, Kota Banjar telah menyelesaikan pembentukan struktur partai mulai dari tingkat DPC, PAC di kecamatan, ranting di desa dan kelurahan, hingga pengurus anak ranting di tingkat RW.

“Kota Banjar baru saja menyelesaikan pembentukan pengurus anak ranting di tingkat RW. Artinya, struktur partai mulai dari DPC, PAC, ranting hingga anak ranting sudah terbentuk. Dalam minggu ketiga atau keempat bulan ini, kami akan membagikan surat keputusan untuk pengurus PAC, ranting, dan anak ranting sebagai bentuk penguatan organisasi,” ujar Ono.

Selain memastikan konsolidasi organisasi berjalan baik, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat juga mengawal pelaksanaan sejumlah instruksi partai yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satunya adalah gerakan menanam 10 komoditas pangan pendamping beras, seperti singkong, hanjeli, sukun, dan jagung, termasuk pemanfaatan pekarangan rumah warga. Program tersebut dinilai penting sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai dirasakan masyarakat.

“Kami menginstruksikan kader untuk menggerakkan penanaman komoditas pangan pendamping beras dan memanfaatkan pekarangan rumah. Ini sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah kenaikan harga beras, cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya.

Ono juga menegaskan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota diminta melakukan evaluasi terhadap program pemerintah daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan mengarahkan anggaran pada program jaring pengaman sosial.

“Program-program yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik harus dievaluasi. Anggaran perlu lebih difokuskan untuk membantu kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” tegasnya.

Di sisi lain, Ono meminta anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.

Ia menyoroti masih adanya masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala layanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap memastikan masyarakat tersebut memperoleh pelayanan kesehatan melalui skema yang telah disediakan.

“Fraksi harus memastikan rakyat yang tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Terkait bantuan sosial, Ono menilai masih terbuka peluang bagi warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk diusulkan melalui mekanisme musyawarah desa.

Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD memiliki berbagai instrumen pengawasan apabila ditemukan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“DPRD memiliki mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat. Semua itu dapat digunakan untuk memastikan pemerintah menjalankan program sesuai kebutuhan rakyat,” katanya.

Menjelang pembahasan Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Ono berharap anggota Fraksi PDI Perjuangan dapat mengawal agar setiap program dan anggaran pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

“Peran anggota legislatif sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik,” pungkasnya.(Joha Wijaya)