LingkarJabar – Aku sudah lima tahun di sini, tapi rasanya kosong. Setiap hari masuk kerja, hanya tubuhku yang hadir, bukan lagi jiwaku.” Kalimat itu keluar dari mulut Rani, seorang karyawan muda di Jakarta. Ia mengaku bosan, tetapi tetap bertahan. “Lebih baik begini, daripada jadi pengangguran,” tambahnya dengan mata yang redup.
Cerita Rani bukan cerita tunggal menyebut fenomena ini sebagai job hugging. Pun menulis, banyak pekerja memilih bertahan demi “cari aman”, meski hati merana. Fakta ini nyata: pasar kerja lesu, PHK marak, dan lapangan kerja semakin sulit.
Dialog yang Mengiris
Dalam sebuah diskusi kampus, seorang mahasiswa bertanya pada dosennya:
“Pak, mengapa lulusan universitas kita banyak yang terjebak di pekerjaan yang tidak mereka cintai?”
Sang dosen, guru besar dari salah satu universitas negeri ternama, menjawab lirih, “Karena pasar kerja tidak pasti. Anak muda lebih memilih aman daripada jadi pengangguran intelektual.” (19/9/2025).
Mahasiswa itu terdiam. Ia membayangkan masa depannya. Gelar sarjana yang ia perjuangkan bertahun-tahun, jangan-jangan hanya akan membawanya ke kursi panas, duduk di pekerjaan yang membakar jiwa, tapi tak bisa ia tinggalkan.
Kapitalisme Menyisakan Luka
Fenomena ini sesungguhnya bukan soal individu malas atau kurang kreatif. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Kapitalisme global gagal menjamin hak dasar rakyat: pekerjaan.
Negara menyerahkan tanggung jawabnya pada swasta. Perusahaan mengambil alih peran negara. Sumber daya jatuh ke segelintir kapitalis. Sementara itu, kurikulum perguruan tinggi dipaksa adaptif dengan pasar kerja, padahal pasar itu rapuh dan penuh ketidakpastian.
Seorang teman Rani pernah berbisik, “Katanya belajar keras itu kunci. Nyatanya, banyak sarjana tetap menganggur. Bahkan, Bank swasta turun tangan melatih Gen Z untuk masa depan Indonesia emas 2045. Kalau bank swasta harus turun tangan, lalu negara di mana?”
Mari kita jujur. UU Cipta Kerja diharapkan membuka lapangan kerja luas. Namun, data BPS membuktikan, sepanjang 2014–2024, justru jumlah tenaga kerja formal menurun. Program Kartu Prakerja diluncurkan, tetapi pengangguran tetap membengkak.
Rani kembali bercerita, “Kakakku akhirnya bekerja ke luar negeri lewat agen. Katanya gajinya besar. Tapi setibanya di sana, ia justru dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan upah rendah. Ia ingin pulang, tapi terjebak dokumen palsu. Air matanya menetes. Bukankah ini bukti nyata, bahwa sistem hari ini tak sekadar lalai, tapi abai?
Islam Menawarkan Jalan
Sejarah Islam menunjukkan wajah berbeda. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim). Inilah janji bahwa negara wajib memastikan rakyat mendapat pekerjaan dan penghidupan layak.
Sistem Islam menata kepemilikan dengan adil. Sumber daya alam dikelola negara, bukan dilepas ke korporasi. Negara membuka lapangan kerja melalui industrialisasi, menghidupkan tanah mati, hingga memberi modal dan keterampilan kepada rakyat yang membutuhkan.
Dalam Islam, bekerja bukan sekadar mencari upah. Ia bagian dari ibadah. Maka, setiap aktivitas terikat halal-haram. Pendidikan pun diarahkan untuk mencetak insan beriman yang ahli dalam IPTEK.
Bayangkan sebuah negeri di mana anak-anak muda tak perlu memeluk kursi panas yang membakar jiwa. Negeri yang membuka banyak ruang kerja. Negeri yang menjadikan rakyatnya tuan, bukan buruh di tanah sendiri.
Rani pernah berbisik, “Andai ada negara yang sungguh-sungguh mengurus rakyatnya, aku ingin hidup di sana.”
Senyumnya tipis, tapi penuh harap.
Di sinilah Islam menawarkan jalan. Bukan sekadar janji kosong, melainkan sistem nyata yang pernah tegak berabad-abad. Sistem yang memastikan rakyatnya sejahtera, bukan sekadar selamat.
Wallahu a’lam bishshawab.
Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
