BOGOR, LingkarJabar – Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor pada Kamis, 13 Maret 2025.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, secara resmi diluncurkan program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi warga miskin dan miskin ekstrem.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi, yaitu kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah di Indonesia.
Sekolah ini akan berbasis asrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, perlengkapan sekolah, serta makan dan minum bagi para siswa.
Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan kapasitas sekitar 300 hingga 350 siswa per tingkat. Dengan demikian, setiap sekolah ditargetkan dapat menampung sekitar seribu siswa.
Pembentukan sekolah ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai tahun ini, dengan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas dalam implementasi program tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik inisiatif ini, menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga budaya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi.
“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga akses ke berbagai peluang, termasuk sekolah unggulan dan akademi militer,” ujarnya.
Menurutnya, program ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang lebih maju dan membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Demul sapaan akrab Dedi Mulyadi itu juga menyoroti pentingnya konektivitas antarprogram pendidikan untuk menciptakan kelas menengah baru di Jawa Barat. Salah satu upaya yang disiapkan adalah program Diploma 3 dan S1 di bidang teknik guna mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan pendidikan dapat lebih merata dan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan berkualitas serta meningkatkan daya saing generasi mendatang,” katanya.
Para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat turut memberikan masukan terkait kesiapan daerah dalam menyediakan lahan atau aset yang dapat digunakan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Rencananya, program ini akan dimulai tahun ini dengan target pembangunan sekitar 200 sekolah di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi prioritas.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan memberdayakan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih cerah. ***
