PANGANDARAN, LingkarJabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, melaksanakan kegiatan reses Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Dalam pertemuan yang digelar di wilayah Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, warga menyampaikan harapan terkait kebutuhan sarana air bersih serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di kawasan tersebut.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Tina Wiryawati menyatakan akan memperjuangkan kebutuhan tersebut agar dapat menjadi perhatian dalam program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan fasilitas pendidikan.
“Air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Selain menjadi sarana penyerapan aspirasi, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman serta derasnya pengaruh budaya global yang masuk ke berbagai lapisan masyarakat.
Dalam sambutannya, Tina menjelaskan bahwa pelaksanaan reses kali ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan kegiatan serupa yang sebelumnya dilaksanakan di sejumlah titik di daerah pemilihannya. Menurutnya, reses tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang dialog yang lebih dekat dengan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan daerah, termasuk upaya menjaga identitas budaya lokal.
“Pelestarian budaya daerah harus menjadi perhatian bersama. Di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, generasi muda perlu terus dikenalkan dengan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Kegiatan reses berlangsung dengan penuh antusias. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan dan berdiskusi langsung dengan wakil rakyat yang duduk di tingkat provinsi, dengan harapan aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (**)
