PANGANDARAN, LingkarJabar – Upaya penyelamatan lingkungan pesisir Pangandaran terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Serikat Petani Pasundan (SPP) menginisiasi aksi reboisasi pantai yang dirangkaikan dengan kegiatan Evaluasi dan Refleksi Akhir Tahun 2025, dengan fokus penanaman pohon kelapa sebagai langkah mitigasi bencana ekologis.
Kegiatan bertajuk Gerakan Reboisasi dan Penyelamatan Lingkungan Pesisir Pantai Pangandaran ini dilaksanakan di sepanjang pesisir Pantai Batu Hiu hingga Karang Tirta. Aksi tersebut melibatkan perwakilan SPP dari 10 kabupaten, pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, organisasi masyarakat sipil, tokoh budaya, serta kalangan pendidikan.
Sekretaris Jenderal SPP, Agustiana, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi gerakan petani sepanjang 2025, tetapi juga sebagai respons konkret terhadap meningkatnya ancaman krisis lingkungan di wilayah pesisir. Menurutnya, kerusakan ekosistem pantai kian masif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya implementasi reforma agraria.
“Reforma agraria semestinya ditempatkan sebagai bagian dari mitigasi bencana sekaligus solusi menghadapi krisis pangan,” ujar Agustiana, Senin (29/12/2025).
Ia menilai penguasaan sumber-sumber agraria oleh korporasi berskala besar telah mempersempit ruang hidup masyarakat dan memperparah degradasi lingkungan. Karena itu, SPP memilih menempuh jalur aksi langsung melalui reboisasi pesisir sebagai bentuk perlawanan sekaligus tawaran solusi ekologis.
Dalam kegiatan tersebut, SPP melakukan penanaman pohon kelapa dan berbagai tanaman penguat abrasi lainnya di sepanjang pesisir pantai dengan total panjang mencapai sekitar lima kilometer.
“Setiap Organisasi Tani Lokal di Pangandaran kami wajibkan menanam sedikitnya 50 pohon kelapa sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga wilayah pesisir,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa penanaman pohon kelapa di kawasan pantai sebenarnya telah lama menjadi bagian dari wacana pembangunan daerah. Dengan garis pantai sepanjang 91 kilometer, ia menekankan pentingnya pengelolaan pesisir yang disesuaikan dengan karakter geofisika masing-masing wilayah.
“Pengembangan kawasan pantai tidak bisa diseragamkan. Kita ingin pesisir tumbuh selaras dengan alamnya, sehingga dapat berkembang konsep seperti pantai cemara, coconut beach, pantai pandan, dan lainnya,” kata Asep.
Menurutnya, kelapa merupakan vegetasi yang tepat dikembangkan di wilayah pantai karena memiliki fungsi ekologis sebagai penahan abrasi, sekaligus memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi dan estetika kawasan wisata.
“Kelapa itu produktif dan secara visual sangat kuat untuk mendukung daya tarik wisata pesisir,” ujarnya.
Dukungan terhadap gerakan reboisasi ini juga disampaikan Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Menjaga alam berarti menjaga keselamatan masyarakat. Pangandaran memiliki potensi bencana, sehingga upaya mitigasi harus dilakukan sejak sekarang,” kata Citra.
Ia menilai penanaman pohon kelapa di sepanjang pantai tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan cuaca ekstrem, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi daerah.
“Kelapa itu multifungsi. Ia melindungi pantai, memberi manfaat ekonomi bagi warga, dan memperindah kawasan wisata,” jelasnya.
Bupati mengapresiasi inisiatif SPP yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia berharap gerakan reboisasi pesisir tersebut dapat terus berlanjut dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan petani, masyarakat, dan organisasi sipil menjadi kunci menjaga alam Pangandaran,” pungkasnya. (Agus Giantoro)
