BANJAR. LingkarJabar – Penunjukan Bambang Haryono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Banjar oleh DPD Golkar Jawa Barat menuai reaksi dan perbedaan pendapat di kalangan internal partai. Keputusan tersebut diambil setelah pemberhentian DRK, Ketua DPD Golkar Kota Banjar sebelumnya, yang tersandung dugaan kasus korupsi terkait Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kota Banjar.
Wakil Ketua Badan Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Budi Hendro, menyampaikan keberatannya terkait proses penunjukan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan penunjukan Bambang Haryono sudah sesuai dengan mekanisme partai dan tidak melanggar AD/ART Golkar.
“Penunjukan Plt ini jangan sampai asal tunjuk, apalagi kalau sampai menabrak aturan internal partai. Sementara rapat pleno belum digelar, bagaimana mungkin keputusan itu sah? Di sini kita bicara soal tertib organisasi, bukan sekadar penunjukan semata,” tegas Budi Hendro dalam konferensi pers di Gedung DPRD Golkar, Rabu 07 Mei 2025.
Budi Hendro juga menyoroti keputusan DPD Golkar Jawa Barat yang dianggap terburu-buru dalam menetapkan Bambang Haryono sebagai Plt tanpa rapat pleno terlebih dahulu. Ia berharap agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap DRK yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Selain itu, Budi Hendro menilai pemberhentian tetap terhadap DRK seharusnya didahului dengan pemberhentian sementara sambil menunggu proses hukum berjalan. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengurus DPD Golkar Kota Banjar.
“Kenapa ketua harus langsung diberhentikan tetap, bukan diberhentikan sementara? Ini menjadi pertanyaan dan kegelisahan dari para pengurus Golkar di Kota Banjar,” ungkapnya.
DPD Golkar Kota Banjar dikabarkan akan segera mengirimkan surat resmi kepada DPD Golkar Jawa Barat untuk meminta klarifikasi mengenai proses penunjukan Bambang Haryono. Tidak hanya itu, Budi Hendro menyebut pihaknya tengah mempersiapkan langkah internal melalui jalur Mahkamah Etik di DPP Partai Golkar jika tidak ada penjelasan yang memadai.
“Kami menghormati proses hukum, namun asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Ini adalah keinginan para pengurus serta struktural DPD Golkar di Kota Banjar,” tutup Budi Hendro. (Joe)
