PANGANDARAN, LingkarJabar – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja fiskal yang solid di tengah tekanan keuangan akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp144 miliar pada tahun anggaran 2026. Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Pangandaran berkomitmen menekan defisit hingga sekitar Rp70 miliar dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa langkah penyehatan fiskal telah dijalankan sejak awal tahun 2025. Strategi yang diterapkan meliputi efisiensi belanja daerah, pengendalian arus kas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun 2025 ini menjadi tonggak awal penyehatan fiskal. Defisit kita berhasil ditekan hampir Rp100 miliar melalui efisiensi, pengendalian cashflow, dan peningkatan PAD,” ujar Iwan di Pangandaran, Sabtu 18 Oktober 2025.
Menurut Iwan, meskipun dana transfer dari pusat mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap mampu menjalankan kewajiban keuangan dan membayar utang tanpa mengguncang stabilitas ekonomi daerah. Pembayaran utang dilakukan secara bertahap agar tidak menghambat roda pembangunan.
Ia menambahkan, fokus utama pada tahun 2026 adalah menurunkan defisit hingga di bawah Rp70 miliar. Sementara itu, alokasi pembangunan dipertahankan sekitar Rp100 miliar, yang akan diarahkan untuk proyek strategis, terutama di bidang pelayanan kesehatan.
“Pembangunan fasilitas kesehatan tetap berjalan. Poli jantung dan layanan hemodialisa di RSUD Pandega akan segera beroperasi,” jelasnya.
Sebagai bentuk peningkatan layanan publik, Pemkab Pangandaran dijadwalkan meresmikan layanan cuci darah (hemodialisa) di RSUD Pandega pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-13 Kabupaten Pangandaran.
“Mulai 23 Oktober nanti, masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk cuci darah. Layanan di Pandega sudah tersedia dan bisa menggunakan BPJS,” kata Iwan.
Selain layanan hemodialisa, pembangunan poli jantung juga tengah dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pemerintah daerah bahkan tengah menyiapkan tenaga dokter spesialis jantung untuk memperkuat layanan medis di RSUD Pandega.
Tak hanya sektor kesehatan, proyek infrastruktur juga tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Salah satu proyek besar yang tengah dikerjakan adalah pembangunan Jembatan Sodong Kopo, yang akan memperkuat konektivitas kawasan wisata dari Nusa Wiru hingga Batu Karas. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Selanjutnya, pada tahun 2026, Pemkab Pangandaran berencana meningkatkan status sejumlah jalan desa menjadi jalan kabupaten dengan total alokasi anggaran sekitar Rp74 miliar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
Iwan menilai, penurunan dana transfer dari pusat seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen keuangan serta memperkuat disiplin anggaran.
“Kondisi ini tidak hanya dialami Pangandaran, tapi juga hampir semua daerah. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah bisa beradaptasi dengan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan memastikan program prioritas berjalan adil dan transparan. Efisiensi jangan sampai dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi keuangan, dengan tema pembangunan “Penyehatan Fiskal dan Penguatan Pelayanan Publik.”
“Tema pembangunan 2026 bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Iwan.
