BOGOR, LingkarJabar – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) III kembali melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025/2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota legislatif ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.
Reses digelar di Aula Kantor Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada Senin (9/2/2026). Sejumlah anggota DPRD dari Dapil III yang hadir antara lain Wawan Haikal Kurdi (Golkar), Heri Aristandi (Gerindra), H. Ismail (Golkar), Nurunisa Setiawan (Gerindra), Edwin Sumarga (PKB), H. Ading Ahmad Nazir (PKS), Fahim Fahira (NasDem), dan H. Usuf (PPP). Sementara anggota DPRD dari PDI Perjuangan, H. Slamer, diketahui memiliki agenda reses di lokasi lain.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Ading Ahmad Nazir, menegaskan reses bukan sekadar agenda formal. Menurutnya, reses merupakan sarana penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung berbagai persoalan, harapan, serta masukan dari masyarakat.
“Melalui dialog terbuka, aspirasi warga bisa disampaikan tanpa batasan sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dari hasil reses di Kecamatan Cijeruk, berbagai aspirasi disampaikan oleh pemerintah desa, masyarakat, hingga tokoh agama. Aspirasi tersebut, kata dia, akan ditampung dan diperjuangkan sesuai bidang komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa usulan yang mencuat di antaranya pembangunan SMP Negeri 02 serta revitalisasi gedung Puskesmas Cijeruk. Menurut Ading, usulan revitalisasi puskesmas akan didorong menjadi prioritas, mengingat kondisi fasilitas kesehatan tersebut membutuhkan tambahan ruang rawat inap,” terangnya.
Selama ini, kata Ading, warga Cijeruk yang memerlukan layanan rawat inap lebih sering berobat ke Kota Bogor karena jaraknya lebih dekat dibandingkan ke RSUD Ciawi. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah serta posisi Cijeruk yang berbatasan dengan Kota Bogor, kebutuhan peningkatan layanan kesehatan dinilai semakin mendesak.
“Terkait usulan pembangunan SMP Negeri 02, pengajuan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, keterbatasan anggaran membuat rencana tersebut belum dapat direalisasikan pada 2026 dan akan diusulkan kembali untuk tahun 2027,” papar Ading.
Ia berharap kebutuhan mendasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan dapat terus diperjuangkan agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Meski demikian, realisasi program tetap bergantung pada ketersediaan anggaran Kabupaten Bogor yang terbatas.
“Usulan masyarakat banyak, sementara anggaran terbatas. Namun kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan akan terus kami dorong agar bisa direalisasikan,” tutupnya. (Riswan Nurdin)
