BANJAR, LingkarJabar – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Balokang (FKMPB) membantah keras tudingan menerima uang dari pemerintah desa. Klarifikasi itu disampaikan menyusul polemik setelah forum mencabut bendera-bendera kritik terhadap Pemerintah Desa Balokang beberapa waktu lalu.
Polemik antara FKMPB dan Pemerintah Desa Balokang kembali mencuat setelah forum tersebut mencabut simbol-simbol protes yang sebelumnya dipasang di beberapa titik wilayah desa. Pencabutan dilakukan usai adanya kesepakatan bersama antara forum dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.
Namun, tak lama setelah kesepakatan itu, muncul isu di masyarakat yang menyebut forum menerima “uang damai” sebagai imbalan untuk meredam kritik terhadap pemerintah desa.
Ketua FKMPB, Ara Sutara, menegaskan kabar tersebut tidak benar dan cenderung menyesatkan.
“Tidak benar sama sekali. Kami tidak pernah menerima uang dari pihak mana pun, apalagi dari pemerintah desa. Kalau pun ada niat seperti itu, kami jelas menolak,” ujar Ara saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).
Ara menambahkan, FKMPB sejak awal berdiri memiliki tujuan mendorong transparansi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
“Insya Allah, kami akan tetap konsisten pada niat awal kami, yaitu membantu memperbaiki hal-hal yang belum baik di Pemerintah Desa Balokang. Diterima atau tidak oleh BPD dan pemdes, kami akan terus berjalan,” tegasnya.
Langkah FKMPB mendapat dukungan dari sebagian warga yang menilai forum tersebut telah menunjukkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Sementara itu, pihak kecamatan berharap komunikasi antara forum dan pemerintah desa ke depan dapat berjalan lebih terbuka dan konstruktif demi kemajuan Desa Balokang secara keseluruhan. (Johan Wijaya)
