BANJAR, LingkarJabar – Masalah pengelolaan limbah kembali jadi sorotan di Kota Banjar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengungkapkan, sebagian besar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengolahan sampah dan air limbah yang digelar DLH bersama para Kepala SPPG se-Kota Banjar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengelola dapur agar lebih peduli terhadap dampak lingkungan.
Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengendalian Lingkungan DLH Kota Banjar, Dyah Shita Asri, menegaskan pentingnya keberadaan IPAL di setiap dapur.
“Jangan sampai kegiatan dapur justru menimbulkan masalah lingkungan baru. Sebelum beroperasi, pengolahan air limbah dan sampah harus sudah siap,” ujarnya, belum lama ini.
Saat ini terdapat 17 dapur SPPG aktif dan 5 dapur lagi dalam proses bergabung. Dyah menyebut, seluruh dapur wajib memenuhi standar pengelolaan limbah dan sampah sebelum mulai beroperasi.
“Kami berharap semua dapur bisa melengkapi fasilitas IPAL-nya, bukan hanya septic tank sederhana,” tambahnya.
Dalam sosialisasi tersebut, DLH juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DPPKB. Meski DLH tidak tercantum langsung dalam petunjuk teknis BGN, aspek lingkungan tetap menjadi tanggung jawab mereka.
Hasil kunjungan ke beberapa dapur menunjukkan, sebagian besar IPAL masih belum memenuhi syarat teknis, terutama dari segi kapasitas dan proses pengolahan.
“Kami sudah memberikan masukan agar segera diperbaiki. IPAL yang baik bukan hanya formalitas, tapi melindungi masyarakat dari pencemaran,” jelas Dyah.
DLH berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh dapur SPPG di Kota Banjar bisa menjadi contoh pengelolaan limbah yang baik tidak hanya bersih di dapur, tapi juga bersih di lingkungan. (Johan Wijaya)
