BANJAR, LingkarJabar – Tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar terhadap dana transfer pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai memperlemah ketahanan fiskal daerah dan berdampak langsung pada keberlanjutan program prioritas, termasuk Program Banjar Berdaya, Bangun Masagi.
Tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kota Banjar membuat ruang belanja semakin sempit. Rasionalisasi anggaran pun tak terhindarkan, seiring menurunnya dana transfer pusat dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Program Berdaya tidak dapat dijalankan secara maksimal.
Padahal, Program Berdaya dirancang sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi warga, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan. Namun di lapangan, sejumlah kegiatan dilaporkan mengalami penundaan, termasuk penyaluran dana stimulan dan pembangunan infrastruktur skala kecil berbasis padat karya.
Aktivis dan pemerhati sosial pemerintahan, Irwan Herwanto, menilai kondisi fiskal Kota Banjar saat ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan struktural.
“Ketergantungan Kota Banjar terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Lebih dari 70 persen APBD masih bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara kontribusi PAD masih relatif kecil, sekitar 11 persen pada 2024 dan meningkat menjadi sekitar 15 persen pada 2025,” ujar Irwan, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, struktur pendapatan daerah yang tidak seimbang membuat APBD rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan berdampak langsung pada keberlanjutan program strategis daerah.
Irwan menegaskan, Program Berdaya memiliki peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat bawah. Jika tidak dikelola secara optimal, kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan.
“Jika program ini tidak berjalan efektif, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah juga bisa menurun,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Irwan juga menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, seperti birokrasi yang berbelit, lemahnya evaluasi berbasis data, serta persoalan tata kelola yang memengaruhi efektivitas program di lapangan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis, antara lain dengan memprioritaskan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan potensi PAD, serta membuka peluang pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Banjar belum memberikan pernyataan resmi terkait strategi konkret yang akan ditempuh untuk menjaga keberlanjutan Program Berdaya di tengah tekanan fiskal daerah. (Johan Wijaya)
