BANJAR, LingkarJabar – Pemerintah Kota Banjar kembali menggelar operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor, bekerja sama dengan Satlantas Polres Banjar, Subdenpom, dan PT Jasa Raharja. Razia yang memasuki tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa pada November lalu dan menyasar sejumlah titik strategis di wilayah kota.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar, Benny Suranata, menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjar saat ini mencapai 66.400 unit dan seluruhnya menjadi objek pajak. Dalam operasi selama tiga hari terakhir, petugas telah menghentikan 697 kendaraan untuk pengecekan masa berlaku pajak.
“Selama dua hari pertama, realisasi pembayaran pajak yang masuk mencapai Rp26.783.000. Ini menunjukkan operasi gabungan memberi efek positif terhadap kesadaran wajib pajak,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Bagi pengendara yang kedapatan belum membayar pajak, kata Benny, petugas tidak langsung menjatuhkan sanksi berat. Mereka hanya menahan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) sebagai bukti administrasi. Wajib pajak diberi waktu satu bulan untuk melunasi kewajibannya.
“Kami berikan tenggat waktu agar masyarakat bisa membayar tanpa tekanan. Penahanan SKKP ini menjadi dasar administrasi penertiban,” jelas Benny.
Adapun untuk kendaraan dinas berpelat merah, ia menyebut progres pembayaran pajak berjalan baik. Data resmi akan diumumkan setelah proses rekapitulasi selesai.
Benny juga melaporkan adanya penurunan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), dari 15 persen menjadi 13 persen. Penurunan ini disebut hasil dari edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan di lapangan.
Sebagai langkah penguatan, Samsat Kota Banjar menggiatkan program Pasopati, yakni penelusuran dan pendataan kendaraan hingga ke tingkat rumah tangga. Program ini melibatkan Pemkot Banjar serta PT Jasa Raharja.
“Tujuan utama kami adalah mengingatkan masyarakat bahwa pajak kendaraan sangat penting. Opsen pajak yang terkumpul juga kembali ke daerah untuk mendukung pembangunan,” katanya.
Hingga pekan lalu, penerimaan opsen pajak untuk Kota Banjar telah melampaui Rp9 miliar. Pemerintah kembali mengimbau warga untuk segera melunasi pajak kendaraan sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. (Johan Wijaya)
