PANGANDARAN, LingkarJabar – Rencana penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran bersama sejumlah pelaku usaha wisata water sport secara tegas menolak proyek tersebut.
Mereka menilai keberadaan KJA berpotensi mengganggu aktivitas ribuan nelayan, merusak daya tarik wisata, serta mengancam perekonomian masyarakat setempat.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Golkar dari Komisi II, Yusep Rahmanudin, menyatakan sikap menolak keras proyek tersebut. Menurutnya, pemasangan KJA di Pantai Timur akan mengganggu jalur perahu nelayan tradisional yang sehari-hari digunakan untuk melaut dan menangkap ikan.
“Di situ jalur perahu nelayan sekaligus area penangkapan ikan. Jika KJA dipasang, otomatis aktivitas mereka akan terganggu,” tegas Yusep saat dihubungi wartawan pada Jumat, 08 Agustus 2025.
Yusep memaparkan bahwa area yang direncanakan untuk pemasangan KJA memiliki kedalaman perairan yang dangkal, hanya sekitar 9 meter dan bisa menyusut menjadi 6 meter saat surut.
“Padahal, standar ideal KJA seharusnya berada di kedalaman 24–30 meter untuk menjaga ekosistem pesisir dan menghindari konflik pemanfaatan ruang laut,” jelasnya.
Selain mengancam nelayan, sambung Yusef, pemasangan KJA juga dinilai berpotensi merusak sektor pariwisata. Karena, Pantai Timur Pangandaran merupakan kawasan konservasi terumbu karang dan pusat kegiatan wisata air seperti banana boat, jetski, dan parasailing yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Jika KJA tetap dipaksakan, pemandangan pantai akan terganggu dan wisatawan bisa merasa kurang nyaman. Padahal water sport adalah ikon Pantai Timur Pangandaran,” tuturnya.
DPRD Pangandaran, menurut Yusep, lebih memilih untuk mengembangkan pariwisata dan perikanan rakyat yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ia khawatir investasi KJA justru akan memicu konflik horizontal, mengganggu harmoni sosial, serta menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir.
Yusep menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong pengawasan ketat terhadap setiap rencana investasi yang akan masuk ke wilayah pesisir Pangandaran. Langkah ini diambil agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan kepentingan masyarakat lokal dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Pangandaran harus fokus memperkuat sektor wisata dan perikanan nelayan. Jangan sampai investasi justru menggusur aktivitas warga dan merusak keindahan pantai,” tandasnya. (*)
