Berita  

Pemotongan Kredit ASN Kini Lebih Tertib, BPR BKPD Pangandaran Sosialisasikan Standing Instruction

Pemotongan Kredit ASN Kini Lebih Tertib, BPR BKPD Pangandaran Sosialisasikan Standing Instruction. Foto: Agus Giantoro/LJ

PANGANDARAN, LingkarJabar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Pangandaran terus memperkuat layanan keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui sosialisasi mekanisme Standing Instruction atau instruksi tetap pemotongan kredit. Kegiatan yang melibatkan seluruh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini digelar di Aula Sekretariat Daerah pada Senin (24/11/2025).

Direktur BPR BKPD Pangandaran, Ria Pria Santika, menegaskan bahwa peran bendahara OPD sangat strategis dalam memastikan administrasi pemotongan angsuran kredit berjalan akurat dan sesuai ketentuan. Sosialisasi tersebut, kata Ria, menjadi upaya penting untuk memperkuat pemahaman teknis para bendahara terkait prosedur dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Standing Instruction.

“Melalui mekanisme ini, angsuran kredit ASN dapat dipotong secara otomatis oleh bendahara. Sistem ini meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pegawai,” ujarnya.

Ria menjelaskan bahwa penerapan Standing Instruction tak hanya mempermudah proses pemotongan angsuran, tetapi juga membantu menjaga stabilitas keuangan ASN sebagai debitur. Bendahara berperan memastikan kesesuaian data pemotongan dengan catatan bank, mulai dari ketepatan nominal hingga status kepegawaian.

Selain penyampaian materi teknis, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara BPR BKPD dan para bendahara OPD. Sejumlah isu turut dibahas, di antaranya pembaruan data penghasilan, penyesuaian besaran angsuran, hingga mekanisme bagi ASN yang memasuki masa pensiun atau mengalami mutasi.

“Kami ingin memastikan komunikasi yang baik antara BPR BKPD dan bendahara OPD agar layanan kredit bagi ASN dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan bebas dari kendala administratif,” tutur Ria.

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif para bendahara dalam kegiatan tersebut. Pertemuan berkala semacam ini, lanjutnya, diperlukan untuk menjaga soliditas koordinasi dan meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

Melalui agenda sosialisasi ini, BPR BKPD Pangandaran kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan bagi ASN di Kabupaten Pangandaran. (Agus Giantoro)