BANJAR, LingkarJabar – Pemerintah Kota Banjar merespons serius kekosongan tenaga dokter di Klinik Lapas Kelas IIB Banjar pasca wafatnya dokter tetap yang selama ini bertugas. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga binaan yang harus tetap terpenuhi.
Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, menegaskan bahwa Pemkot Banjar pada prinsipnya siap membantu pihak Lapas Banjar demi menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, khususnya selama proses penetapan dokter tetap masih berjalan.
“Sambil menunggu proses perekrutan dokter tetap di klinik lapas, Pemerintah Kota Banjar melalui puskesmas siap membantu dengan menjadwalkan kunjungan dokter ke klinik lapas,” ujar Sudarsono saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme sambang dokter dari puskesmas terdekat. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu, pihak Lapas Kelas IIB Banjar diminta mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Kesehatan.
“Pengajuan resmi diperlukan agar penugasan dokter memiliki dasar administrasi yang jelas dan sesuai ketentuan,” katanya.
Saat ini, Pemkot Banjar masih menunggu tindak lanjut pengajuan tersebut dari Kepala Lapas Kelas IIB Banjar. Meski demikian, Sudarsono memastikan pemerintah daerah tetap membuka ruang koordinasi dan tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut.
“Pada dasarnya kami siap membantu, tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak lapas,” pungkasnya.
Sementara itu, di tengah keterbatasan tenaga medis, Lapas Kelas IIB Banjar terus berupaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, sembari mengoptimalkan peran petugas kesehatan yang tersedia agar layanan medis dasar tetap berjalan.
Upaya tersebut menjadi bukti keseriusan Lapas Banjar dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Ke depan, sinergi antara Lapas Banjar, Pemerintah Kota Banjar, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diharapkan mampu mempercepat pemenuhan dokter tetap.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pelayanan kesehatan bagi warga binaan diharapkan dapat terus berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan. (Johan Wijaya)
