GARUT, LingkarJabar – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan untuk Mendorong Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Menuju Garut Hebat yang digelar di Balai Diklat KKBN Kabupaten Garut, Jalan RSU dr. Slamet, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat integritas para pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur Amin memberikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PBJ memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi.
“Keberadaan Bapak/Ibu sebagai pelaku pengadaan, kuasa pengguna anggaran, pejabat teknis kegiatan, dan pejabat pengadaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang terlibat dalam PBJ harus menjunjung tinggi integritas serta menaati seluruh etika dalam proses pengadaan.
Sementara itu, Kepala Bagian UKPBJ Setda Kabupaten Garut, Hari Wardana, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2025, memiliki beberapa tujuan utama, yakni:
-
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku pengadaan.
-
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
-
Meningkatkan kinerja, pengendalian, serta meminimalkan risiko dan potensi permasalahan.
-
Mendukung pelaksanaan Kebijakan Nasional terkait PBJ.
Hari Wardana menjelaskan bahwa fokus sosialisasi kali ini adalah perubahan arah kebijakan PBJ setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahap perencanaan, UKPBJ menemukan masih banyak paket pengadaan langsung (e-purchasing) yang tercipta akibat pemaketan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya berdasarkan rincian belanja, sehingga berbagai jenis barang/jasa yang sama terpecah menjadi paket-paket kecil.
Menanggapi temuan tersebut, Hari menegaskan bahwa UKPBJ akan mendorong konsolidasi PBJ ke depan karena memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi anggaran, waktu, proses, dan sumber daya.
Ia berharap sosialisasi ini dapat memperkuat kolaborasi serta sinergi antarperangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola PBJ yang lebih efektif dan berintegritas. (*)
