BANJAR, LINGKARJABAR – Mendekati perhelatan Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar semakin gencar melakukan sosialisasi untuk memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pada Senin (14/10/2024), KPU Kota Banjar menggelar sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengambil segmen penyandang disabilitas. Acara ini diadakan di Aula sebuah hotel di wilayah Kecamatan Banjar, Jawa Barat.
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari peserta penyandang disabilitas. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar, Iwan Sanusi, mengungkapkan rasa antusiasnya serta apresiasinya kepada KPU yang telah melibatkan komunitas disabilitas dalam sosialisasi Pilkada 2024.
“Menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, jumlah penyandang disabilitas mencapai sekitar 1.200 orang. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, hak suara kami bisa terjamin,” ujar Iwan Sanusi.
Iwan juga menambahkan bahwa peran penyandang disabilitas dalam Pilkada seharusnya tidak terbatas pada sosialisasi saja. Ia berharap KPU bisa melibatkan mereka lebih jauh, terutama dalam teknis pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Setidaknya kami berharap ada peran lebih dari disabilitas, bukan hanya dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga dalam hal teknis di TPS,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Muklis, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penyandang disabilitas tentang proses Pilkada.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan informasi yang sama terkait tahapan dan prosedur pemilihan di Kota Banjar,” jelas Muklis.
Muklis juga menambahkan bahwa sosialisasi semacam ini akan terus dilakukan hingga seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, merasa terlayani dan terfasilitasi.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan KPU Jawa Barat untuk menyediakan materi sosialisasi dalam bentuk huruf Braille, agar informasi dapat diakses oleh semua kalangan difabel, terutama tunanetra,” tambahnya.
Sosialisasi ini dihadiri oleh 70 peserta dari komunitas difabel, termasuk pendamping dari beberapa organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Setelah pemaparan terkait Pilkada, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta difabel diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran terkait kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan pada Pilkada mendatang. (Johan)
