BANJAR, LingkarJabar – Para Ketua RT, RW, Linmas, dan Kader Posyandu di Kota Banjar, Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif selama dua bulan, yakni November dan Desember 2024. Hingga akhir Januari 2025, insentif tersebut belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kota Banjar.
Asep Jimi, Ketua RT di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran ini tidak seperti biasanya. “Iya, dua bulan, yaitu bulan November dan Desember yang belum dibayar. Saya sendiri tidak tahu alasannya kenapa belum turun juga untuk dua bulan tahun kemarin, padahal sekarang sudah bulan Januari,” ujarnya, Senin 27 Januari 2025.
Senada dengan Asep, Entis Sutisna, Ketua RW di Kelurahan Banjar, juga membenarkan hal serupa. Menurutnya, bukan hanya Ketua RT dan RW, tetapi juga kader posyandu serta petugas Linmas belum menerima insentif untuk dua bulan terakhir tahun 2024.
“Yang belum dibayar itu bulan November dan Desember. Kami berharap insentif segera dibayarkan, karena meskipun jumlahnya tidak besar, itu sangat membantu di masa sulit ini,” ungkap Entis.
Kusdiyana, Ketua RT di Kelurahan Hegarsari, menyampaikan keluhan serupa. Ia mengkhawatirkan jika keterlambatan pembayaran terus terjadi hingga Januari 2025, maka total insentif yang belum dibayarkan akan menjadi tiga bulan.
“Kalau bulan Januari ini lewat, berarti sudah tiga bulan. Meski begitu, pelayanan masyarakat tetap kami jalankan, karena itu merupakan kewajiban. Kami hanya berharap insentif bisa segera dibayarkan. Syukur-syukur tahun ini ada kenaikan,” tuturnya.
Meski terus menjalankan tugas pelayanan masyarakat, banyak Ketua RT dan RW yang merasa terbebani dengan kondisi ini. Beberapa di antaranya bahkan sudah habis masa jabatan, tetapi belum menerima insentif yang menjadi hak mereka.
Dari informasi yang dihimpun, insentif bulan November dan Desember 2024 yang belum diberikan terjadi di seluruh kelurahan di Kota Banjar. Namun, berbeda dengan desa-desa di wilayah Kota Banjar, insentif untuk Ketua RT, RW, Linmas, dan Kader Posyandu di desa telah dibayarkan.
Para Ketua RT, RW, Linmas, dan kader posyandu berharap Pemerintah Kota Banjar segera mendengar keluhan mereka dan mencairkan insentif yang tertunda. Pasalnya, insentif tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini. (Johan)
