BANJAR. LingkarJabar – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Citanduy (AMPAS) mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Senin (16/6/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di sepanjang aliran Sungai Citanduy.
Aliansi tersebut terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Forum Aliansi Kedaulatan Rakyat (Fakar), Komunitas Peduli Sungai Citanduy (Kompasuci), dan Forum Darurat (Fordar). Para perwakilan lembaga ingin mendapatkan informasi langsung mengenai strategi dan langkah konkret BBWS dalam mengatasi persoalan bencana di wilayah terdampak.
“Kami khawatir dengan ancaman banjir dan longsor yang terus berulang. Masyarakat butuh kepastian mengenai penanganannya,” ujar Oki, Koordinator AMPAS, usai pertemuan.
Menanggapi kedatangan para aktivis, Humas sekaligus Tenaga Ahli Hukum BBWS Citanduy, Budi Gunawan, menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi sekaligus ruang dialog konstruktif.
“Mereka menyampaikan keresahan masyarakat terkait penanganan bencana di sekitar Sungai Citanduy dan meminta informasi lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan yang dilakukan BBWS,” kata Budi kepada awak media.
Menurutnya, BBWS selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota. Pihaknya juga memiliki tim siaga bencana yang standby 24 jam untuk merespons cepat bila terjadi bencana.
“Kami siap 24 jam menangani laporan bencana dan menindaklanjutinya secara cepat,” tegasnya.
Budi juga mengapresiasi masukan dari AMPAS dan berharap komunikasi seperti ini terus terjalin demi memastikan program penanganan bencana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Semakin banyak masukan, semakin tepat sasaran pembangunan yang dilakukan BBWS,” imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, Oki mengungkapkan bahwa ada sejumlah wilayah yang hingga kini masih menjadi langganan banjir tahunan, namun belum mendapat penanganan yang memadai dari BBWS.
“Sejak 1986, banjir terus terjadi setiap tahun dan belum ada solusi konkret. Ini sudah terlalu lama,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya peran BBWS sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PUPR untuk segera mengambil langkah nyata, termasuk mendesak kementerian agar mengucurkan anggaran cukup guna mengatasi persoalan bencana secara menyeluruh. Salah satu sungai yang disoroti adalah Sungai Ciputrahaji.
Senada dengan itu, Agus Budiman atau yang akrab disapa Agus Kuncir dari Lembaga Pemantau Anggaran Publik (LPAP) menegaskan bahwa BBWS harus mengambil tindakan nyata, khususnya dalam penanganan Sungai Ciputrahaji yang melintasi Desa Cikaso dan Desa Sindangrasa, Kabupaten Ciamis.
“Sejak 2002 sampai 2025, tidak ada langkah konkret di lokasi tersebut. Padahal dampaknya sangat terasa oleh masyarakat,” ungkapnya.
LPAP juga telah melampirkan kajian teknis lengkap dengan dokumentasi sebagai bagian dari pengajuan penanganan Sungai Ciputrahaji. Agus meminta BBWS membuka ruang evaluasi dan mempertimbangkan kembali lokasi-lokasi prioritas.
“Pengajuan kami sudah sesuai regulasi dan dikaji oleh para ahli, diketahui oleh dua kepala desa serta camat. Kami harap ini segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
