Sukabumi, Lingkar Jabar – Aliansi Jurnalis Sukabumi menyoroti kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang dinilai tidak profesional setelah viralnya sesi tanya jawab dengan organisasi media Media Independen Online (MIO). Dalam forum tersebut, Kepala Dinas disebut lebih banyak melempar jawaban kepada bawahan, mulai dari PPK hingga Sekretaris Dinas, ketimbang menjelaskan langsung persoalan yang dipertanyakan.
Sikap itu memunculkan dugaan kuat bahwa pimpinan Dinas PU tidak menguasai materi maupun kondisi riil pekerjaan di lapangan. Publik pun mulai mempertanyakan kapasitas kepemimpinan di tubuh instansi strategis yang mengelola pembangunan infrastruktur daerah tersebut.
Ketua Aliansi Jurnalis Sukabumi, Jaya Taruna, menyayangkan sikap Kepala Dinas PU yang dinilai tidak menunjukkan profesionalisme saat menghadapi pertanyaan dari insan pers.
“Tidak ada anak buah yang salah. Yang ada pemimpin yang tidak profesional dan tidak memahami situasi maupun kinerja lembaga yang dipimpinnya,” tegas Jaya.
Menurutnya, seorang kepala dinas semestinya menjadi pihak paling memahami program, persoalan, hingga teknis pekerjaan di instansi yang dipimpinnya. Jika setiap pertanyaan harus dijawab bawahan, maka hal itu memperlihatkan lemahnya penguasaan terhadap tugas dan fungsi jabatan.
Jaya juga mendesak Bupati Sukabumu Asep Japar atau yang akrab disapa Asjap untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas PU. Bahkan, ia menilai langkah penyegaran jabatan atau pergantian pimpinan layak dipertimbangkan demi menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kalau memang diperlukan, Bupati harus berani melakukan reshuffle dan menunjuk kepala dinas yang lebih profesional, responsif, dan memahami persoalan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas PU melalui sambungan telepon seluler maupun pesan WhatsApp disebut tidak pernah mendapatkan respons. Sikap tertutup tersebut justru memperkuat kesan bahwa yang bersangkutan alergi terhadap kritik dan sulit ditemui, bahkan di lingkungan kantornya sendiri.
Bukan kali pertama sorotan muncul terhadap Dinas PU. Sebelumnya, sejumlah pihak juga mengeluhkan sulitnya melakukan komunikasi maupun klarifikasi terkait berbagai kegiatan proyek pekerjaan umum di Kabupaten Sukabumi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: bagaimana mungkin pembangunan daerah dapat berjalan transparan dan akuntabel jika pimpinan instansi justru dinilai tidak menguasai persoalan dan enggan terbuka kepada publik maupun media?
