PANGANDARAN, LingkarJabar — Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2027, Rabu, 8 April 2026.
Forum yang berlangsung di Aula Supan Sastrawijaya, SMP Negeri 1 Pangandaran, itu mengusung tema akselerasi perekonomian berbasis pariwisata.
Musrenbang tersebut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan lintas level pemerintahan serta penguatan karakter masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan pengembangan sektor pariwisata harus diimbangi dengan penguatan nilai pendidikan agama dan karakter masyarakat.
“Masyarakat, terutama generasi muda, perlu memiliki kemampuan menyaring pengaruh budaya luar,” ujarnya.
Asep juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurut dia, tanpa penyelarasan, percepatan pembangunan hanya akan menjadi jargon.
“Jika kebijakan selaras dari pusat hingga daerah, akselerasi pembangunan bisa terwujud,” kata dia.
Dalam forum tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan arah kebijakan pembangunan tingkat provinsi.
Ia menilai integrasi perencanaan lintas pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Peserta Musrenbang juga diminta memahami kondisi daerah secara objektif, termasuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika global.
Sementara itu, narasumber Bambang Hermanto menyoroti pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing global.
“Musrenbang RPJPD 2027 diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta tetap menjaga identitas dan nilai-nilai lokal,” harapnya. (Agus Giantoro)
