BANJAR, LingkarJabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah saat menghadiri kegiatan Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan Kota Banjar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Banjar di Aula Kelurahan Banjar tersebut juga dirangkaikan dengan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Ika menegaskan bahwa kehadiran unsur kedewanan dalam kegiatan partai merupakan bagian dari instruksi organisasi yang harus dijalankan oleh seluruh kader.
“Sesuai instruksi partai, setiap kegiatan harus melibatkan unsur kedewanan. Dalam kegiatan ini saya menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Selain konsolidasi organisasi, kegiatan tersebut juga menjadi forum bagi kader partai untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, hingga layanan BPJS. Menurut Ika, pelaksanaan program-program tersebut perlu terus dipantau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengungkapkan, dari hasil pemantauan di sejumlah daerah di daerah pemilihannya, pelaksanaan program MBG memiliki hasil yang beragam. Ada daerah yang dinilai sudah berjalan baik, namun ada juga yang masih perlu peningkatan, terutama dalam aspek pelayanan dan kualitas gizi.
“Saya melihat ada yang sudah bagus, seperti di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis. Dapur penyedia makanannya sangat baik. Tapi di tempat lain mungkin masih perlu perbaikan dan inovasi ke depan,” katanya.
Ika menambahkan, pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab anggota dewan agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan optimal di lapangan.
Selain itu, ia juga mengingatkan kader partai untuk mematuhi setiap instruksi organisasi, termasuk terkait aturan dan batasan dalam keterlibatan pada program-program tertentu.
“Kalau ada kader yang melanggar tentu ada ketentuan dan sanksi dari partai. Jadi semua harus patuh terhadap instruksi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan Musran yang dihadiri jajaran DPC, PAC Kecamatan Banjar dan Purwaharja serta pengurus ranting tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi PDI Perjuangan hingga ke tingkat akar rumput. (Johan Wijaya)
