BANJAR, LingkarJabar – Kinerja program Pemerintah Kota Banjar dalam satu tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah kalangan. Dalih keterbatasan fiskal dinilai tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan atas rendahnya capaian program yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, persoalan utama bukan semata pada sempitnya ruang fiskal, melainkan pada ketepatan perencanaan, efektivitas belanja, serta keberanian pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah justru dituntut lebih inovatif dan transparan dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat.
“Kalau setiap evaluasi selalu berujung pada alasan fiskal terbatas, publik berhak bertanya: sejauh mana perencanaan dan pengawasan berjalan optimal?” ujar Irwan Herwanto Ketua SAPMA Pemuda Pancasil, Kota Banjar kepada lingkarjabar, Rabu 11 Februari 2026.
Menurutnya, keterbatasan fiskal merupakan kondisi objektif yang hampir dialami seluruh daerah. Namun, daerah yang mampu menata prioritas dan memperkuat sistem pengawasan tetap bisa menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada efektivitas belanja yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar warga. Program pemberdayaan seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemandirian masyarakat, bukan sekadar formalitas serapan anggaran.
Isu tersebut turut mengemuka dalam audiensi refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Rabu (11/2/2026) yang berlangsung di Pedopo kota Banjar.
Dalam kesempatan itu Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Haryanto, menilai sejumlah program, termasuk Program Berdaya, belum menunjukkan outcome yang signifikan.
“Kami melihat program berdaya lebih menonjol pada capaian penyerapan anggaran, sementara dampaknya di lapangan belum terasa optimal. Setiap program harus memiliki ukuran yang jelas, baik secara data maupun fakta,” ujarnya.
Agus menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi kebijakan. Ia mendorong pemerintah memperkuat perencanaan berbasis data, meningkatkan efektivitas belanja, serta membuka ruang evaluasi yang lebih aplikatif dan terukur.
Transparansi penggunaan anggaran pun menjadi tuntutan publik. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyampaikan narasi keterbatasan fiskal, tetapi juga membuka secara utuh data perencanaan, realisasi, hingga evaluasi program kepada masyarakat.
Menutup audiensi tersebut, Agus berharap forum refleksi tidak berhenti sebatas diskusi, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Kami berharap hasil audiensi ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih terukur dan berpihak pada masyarakat. Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan transparan,” katanya.
Ia optimistis, dengan komunikasi yang terbuka dan pelibatan seluruh potensi sumber daya manusia lokal, dalam tiga hingga empat tahun ke depan Kota Banjar dapat lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada keterbatasan fiskal sebagai alasan utama.
Audiensi tersebut diinisiasi oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, di antaranya DPD KNPI Kota Banjar, MPC Pemuda Pancasila, SAPMA PP, GMNI, PMII, HMI, IMM, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, PD GPI kota Banjar, IPNU-IPPNU, KPM Brigez kota Banjar, Ormas Brigez DPW Kota Banjar, FKPPI, hingga sejumlah organisasi lainnya dan dalam audensi tersebut Aliansi berharap pemerintah daerah memberikan respons konkret atas aspirasi yang disampaikan. (Johan Wijaya)
