BANJAR, LingkarJabar – Kota Banjar kembali menjadi sorotan terkait pengelolaan kebersihan. Di balik capaian prestisius sebagai daerah yang telah enam kali meraih penghargaan Adipura, kondisi armada pengangkut sampah justru dinilai belum sepenuhnya mencerminkan predikat tersebut. Hal tersebut di ungkapkan Irwan Herwanto ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) kota Banjar seusai melakukan audensi ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bersama Jajaran pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Banjar, Kamis (22/1/2026).
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar menunjukkan, dari total 46 kontainer truk pengangkut sampah, hanya 23 unit yang masih dalam kondisi baik. Sementara 15 unit mengalami rusak ringan dan 8 unit rusak berat, sehingga sekitar 50 persen armada dinilai tidak optimal dalam mendukung pelayanan kebersihan kota.
Di lapangan, sejumlah truk sampah masih beroperasi meski kondisi bak kendaraan sudah bolong dan keropos akibat korosi. Kondisi tersebut menyebabkan air lindi atau cairan sampah menetes di sepanjang jalur yang dilalui, mulai dari kawasan permukiman, pasar, hingga jalan protokol. Selain menimbulkan bau menyengat, kondisi ini juga dikeluhkan warga karena berpotensi mencemari lingkungan.
Irwan enilai kondisi armada pengangkut sampah yang rusak bertolak belakang dengan status Kota Banjar sebagai peraih Adipura sebanyak enam kali.
“Penghargaan Adipura seharusnya mencerminkan kualitas layanan kebersihan yang dirasakan masyarakat setiap hari. Namun di lapangan masih ditemukan truk sampah yang bocor dan tidak layak jalan,” ujar Irwan.
Menurutnya, truk sampah yang rusak bukan hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit akibat cairan lindi yang tercecer di jalan. Ia menegaskan, masyarakat yang taat membayar retribusi sampah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan yang layak.
Irwan mengingatkan agar predikat Kota Adipura tidak berhenti pada simbol dan seremoni semata. Ia mendorong Pemerintah Kota Banjar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit anggaran perawatan kendaraan di DLH agar transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, ia meminta agar truk sampah dengan kondisi rusak berat dihentikan sementara operasionalnya untuk dilakukan perbaikan darurat. Pemerintah daerah bersama DPRD Kota Banjar juga didorong memprioritaskan pengadaan armada truk sampah baru yang sesuai standar teknis dan lingkungan.
“Jika Kota Banjar ingin mempertahankan prestasi Adipura, maka pembenahan armada dan sistem pengangkutan sampah harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Banjar, Asep Tatang, menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam perbaikan armada pengangkut sampah.
“Pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan dan menjangkau hampir seluruh kecamatan. Namun kami memang menghadapi keterbatasan sarana,” ujarnya.
Asep menjelaskan, perbaikan kontainer yang rusak saat ini masih dilakukan secara darurat sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Tambal sulam, termasuk penggunaan papan atau kayu, terpaksa dilakukan karena belum memungkinkan perbaikan permanen.
“Anggaran pemeliharaan masih sangat terbatas, baru sebatas operasional seperti BBM dan pembayaran rutin. Kami berharap pada APBD Perubahan nanti ada alokasi khusus untuk perbaikan kontainer,” jelasnya.
Meski demikian, Asep memastikan tidak ada layanan pengangkutan sampah yang dihentikan. Ia juga mendorong pendekatan ke sekolah, lembaga besar, dan desa agar memiliki kontainer bersama guna mengurangi beban pengangkutan.
Terkait penilaian Adipura, Asep menyebut secara umum sarana dan prasarana persampahan Kota Banjar masih dinilai cukup baik. Namun ia menegaskan, perbaikan dan peningkatan layanan tetap diperlukan demi menjaga kualitas kebersihan kota. (Johan Wijaya)
