BANJAR, LingkarJabar – Pemerintah Kota Banjar memastikan Program Banjar Berdaya, Bangun Masagi tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2025, meskipun kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tengah menghadapi tekanan fiskal. Program pemberdayaan masyarakat tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi warga di tingkat akar rumput.
Program Berdaya selama ini difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur lingkungan berskala kecil, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Namun, terbatasnya ruang fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sempat memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program tersebut.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjar H. Sudarsono menegaskan bahwa Program Berdaya tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan tetap berjalan sesuai perencanaan.
“Program Berdaya tetap berjalan sesuai rencana pada tahun 2025. Saya pastikan program tersebut aman dan tetap dilaksanakan,” ujar Sudarsono saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Banjar telah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dengan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebijakan efisiensi, kata dia, diarahkan pada belanja non-prioritas tanpa mengurangi alokasi untuk program pemberdayaan.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai pelaksanaan Program Berdaya tetap perlu mendapat pengawalan serius. Aktivis dan pemerhati sosial pemerintahan, Irwan Herwanto, menekankan pentingnya kepastian anggaran serta tata kelola yang transparan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program Berdaya sangat penting bagi masyarakat di lapisan bawah. Jika pelaksanaannya tidak konsisten, tujuan pemberdayaan akan sulit tercapai,” kata Irwan.
Ia juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih menjadi tantangan utama. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai membatasi fleksibilitas fiskal daerah.
“Lebih dari 70 persen APBD Kota Banjar masih bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara kontribusi PAD masih relatif kecil, sekitar 11 persen pada 2024 dan meningkat menjadi sekitar 15 persen pada 2025,” ujarnya.
Menurut Irwan, selain menjaga alokasi anggaran, pemerintah daerah juga perlu memperkuat evaluasi berbasis data serta membuka peluang kolaborasi pendanaan di luar APBD untuk memastikan keberlanjutan Program Berdaya.
Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, realisasi Program Berdaya di lapangan kini menjadi salah satu tolok ukur komitmen Pemerintah Kota Banjar dalam menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran mendatang. (Johan Wijaya)
