PANGANDARAN, LingkarJabar — Menjelang musim liburan akhir tahun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pariwisata.
Ketua BPC PHRI Pangandaran, Agus Mulyana, menyatakan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengelolaan destinasi wisata.
Ia mengungkapkan bahwa PHRI telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memulai program digitalisasi. Pendamping-pendamping khusus telah ditunjuk berdasarkan rekomendasi resmi PHRI pusat melalui keputusan rapat. Tahapan berikutnya meliputi seleksi konsultan, penyusunan regulasi pendukung, serta sosialisasi kepada pelaku usaha.
“Tiga konsultan sudah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama. Mereka akan mendampingi anggota yang membutuhkan, kecuali yang sudah memiliki konsultan internal,” ujarnya di kantor BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Rabu (19/11/2025).
Selain digitalisasi, PHRI juga menyoroti dua persoalan klasik yang kerap muncul saat musim libur di Pangandaran, yakni kemacetan dan banjir.
“Saya melihat penanganan kedua masalah ini membutuhkan pendekatan berbasis teknologi agar tidak terus terulang setiap tahun,” kata Agus.
Menurutnya, banjir yang terjadi di wilayah tertentu bukanlah persoalan baru. Kondisi itu biasanya muncul saat air laut pasang bertepatan dengan curah hujan tinggi di wilayah hulu. Ia menilai pola pengendalian banjir di ibu kota bisa dijadikan referensi.
“Di Jakarta, banyak kanal difungsikan untuk mengendalikan banjir. Model serupa bisa diterapkan di titik-titik rawan, terutama di area depan Terminal Kalipucang hingga sekitar seratus meter ke arah timur,” jelasnya.
Agus juga menyoroti pola penugasan personel bantuan dari Polda Jabar yang dinilai kurang efektif karena petugas baru diturunkan beberapa hari sebelum puncak liburan. Ketidaksiapan memahami medan, menurutnya, justru menambah kepadatan lalu lintas.
“Sering kali wisatawan bertanya arah hotel atau lokasi wisata, tapi petugas belum memahami rute. Akhirnya mereka berputar-putar hingga dua kali lebih lama, dan itu makin memperparah kemacetan,” bebernya.
PHRI meminta agar koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pelaku usaha semakin diperkuat. Dengan begitu, petugas yang berjaga di lapangan benar-benar memahami medan, rute alternatif, dan titik-titik rawan padat.
Semua rekomendasi tersebut, kata Agus, akan dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pangandaran untuk menghadapi libur akhir tahun yang diprediksi meningkatkan arus kunjungan wisatawan.
“Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama dan berkolaborasi. Jika manajemen lalu lintas, penanganan banjir, dan digitalisasi berjalan beriringan, pariwisata Pangandaran akan semakin tertata dan nyaman bagi wisatawan,” pungkasnya. (Agus Giantoro)
