SUKABUMI, LingkarJabar – Direktur Utama Aktivis Muda Indonesia (Amusi), Ronald, angkat bicara terkait meninggalnya seorang anak akibat cacingan di Kabupaten Sukabumi. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi memalukan dan jarang terjadi, bahkan di level internasional.
“Orang meninggal karena cacingan itu tidak pernah kita dengar, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Bahkan di Afrika yang dulu dikenal dengan kasus serupa, sekarang sudah tidak ada. Ini adalah preseden buruk bagi Sukabumi dan Indonesia,” ujar Ronald, pada Rabu 27 Agustus 2025.
Menurutnya, kejadian ini menyingkap lemahnya sistem deteksi serta pencegahan masalah kesehatan dasar di masyarakat. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki beragam program dan anggaran besar di sektor kesehatan.
“Dengan perangkat birokrasi dan dana yang ada, hal seperti ini seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah,” tegasnya.
Ronald juga menyoroti fokus pemerintah daerah yang dinilai terlalu mengutamakan pembangunan fisik, sementara program-program non-fisik yang langsung menyentuh kesehatan dan sosial masyarakat justru minim.
“Yang non-fisik, yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan sosial masyarakat, nyaris tidak terasa dampaknya,” katanya.
Lebih jauh, kritik keras dilayangkan kepada pejabat struktural penerima TPP dan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Menurut Ronald, tunjangan yang seharusnya berbasis prestasi justru tidak sebanding dengan realitas di lapangan.
“Pejabat-pejabat struktural bisa menerima Rp15 sampai Rp30 juta per bulan dari TPP. Itu reward berbasis prestasi. Tapi dalam kasus ini, di mana kerja-kerja mereka? Tidak terlihat orkestrasi dan koordinasi sampai ke level bawah. Artinya, prestasi itu dipertanyakan,” tandasnya.
Atas tragedi ini, Amusi resmi melaporkan empat dinas di lingkungan Pemkab Sukabumi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Keempat dinas tersebut adalah DP3A, Dinsos, Dinkes, dan DPPKB, yang dinilai bersentuhan langsung dengan kasus tragis tersebut.
“Kami berharap laporan ini menjadi pintu masuk evaluasi serius agar pemerintah benar-benar mengutamakan kesehatan masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik,” tutup Ronald. (Wahidin)
