LingkarJabar – “Bu, kenapa anggota dewan bisa dapat uang puluhan juta hanya untuk rumah dan mobil, sedangkan Bapak harus lembur siang malam demi bayar kontrakan?”
Pertanyaan itu meluncur polos dari mulut seorang anak SMP yang baru saja menonton berita di televisi. Wajahnya lugu, tapi matanya menyimpan tanda tanya besar.
Sang ibu hanya terdiam. Tangannya sibuk merapikan tumpukan pakaian yang sudah kusut karena tak sempat disetrika. Di hatinya, gelombang perasaan campur aduk. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata tercekat di kerongkongan.
Beberapa waktu lalu, berita heboh datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggota DPRD setempat menerima tunjangan perumahan dan transportasi dengan angka yang mencapai puluhan juta rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, berkilah bahwa jumlah itu tidak lebih besar dibandingkan DPRD Provinsi.
Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, justru menyebut tunjangan rumah yang mereka terima belum cukup untuk membeli rumah.
Pernyataan yang kontras, di tengah rakyat yang semakin berat membeli beras dan membayar listrik.
Suara Hati yang Terlupakan
“Kalau untuk makan saja susah, bagaimana mungkin mereka bilang puluhan juta itu masih kurang?” gerutu seorang pedagang kecil di pasar. Tangannya sibuk menimbang cabai, sementara pikirannya melayang pada berita yang sama.
Pakar politik Universitas Padjadjaran, Muradi, mengingatkan bahwa tunjangan yang terlalu besar bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat (2022).
Di warung kopi, obrolan warga pun bernada getir.
“Wakil rakyat itu wakil siapa, sih? Rakyat kecil atau kantong sendiri?”
Wajah Kapitalisme yang Nyata
Seorang bapak paruh baya yang ikut nimbrung percakapan itu berujar lirih, “Allah Swt. sudah mengingatkan kita, ‘Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu’ (QS Al-Hasyr: 7). Tapi lihatlah sekarang, justru mereka menumpuk kekayaan dari keringat rakyat.”
Yang lain menimpali, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka’ (HR Abu Dawud). Tapi apa yang kita lihat? Mereka hidup dilayani, bukan melayani.”
Inilah wajah kapitalisme yang telanjang. Kekuasaan berubah menjadi alat memperkaya diri, bukan sarana melayani rakyat. Empati terkikis, kepedulian memudar. Rakyat menanggung pajak, sementara pejabat menikmati tunjangan.
KPK mencatat 385 anggota DPR/DPRD terseret kasus korupsi sejak 2004. Itu baru yang tertangkap. Demokrasi yang mahal membuat jabatan bukan lagi amanah, melainkan investasi. Modal miliaran untuk kampanye harus kembali, entah dengan cara apa.
“Bukankah Rasulullah saw. pernah bersabda, ‘Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya’ (HR Bukhari-Muslim)? Kalau mereka ingat hadis itu, pasti tak akan tega makan dari uang rakyat,” ujar seorang ustaz yang duduk di pojok warung kopi. Suasana hening. Semua terdiam, menahan sesak di dada.
Cahaya Islam di Tengah Gelap
Namun, sejarah memberi kita cermin lain. Rasulullah saw. hidup sederhana, bahkan di saat beliau bisa meminta dunia. Umar bin Khattab hanya memakai baju bertambal meski menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz menangis karena takut menggunakan uang negara hanya untuk makanan pribadinya.
Dalam Islam, wakil umat bukanlah pembuat undang-undang, melainkan pengawas penguasa agar tetap lurus. Majelis umat dalam sistem Islam berfungsi mengingatkan pemimpin negara, bukan mengamankan kepentingan partai. Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan keuntungan.
Harapan Rakyat
“Bu, kalau dalam Islam, apa wakil rakyat juga dapat uang banyak?” tanya si anak lagi.
Sang ibu tersenyum tipis. “Tidak, Nak. Mereka hanya diberi secukupnya. Mereka hidup sederhana, karena sadar firman Allah: ‘Dan berhentilah kamu pada hari itu, sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban’ (QS As-Saffat: 24).”
Si anak mengangguk. Ada cahaya kecil di matanya. Harapan bahwa masih ada jalan lain, sistem lain, yang bisa menghadirkan pemimpin sejati, pemimpin yang melayani, bukan dilayani.
Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
