PANGANDARAN, LingkarJabar – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Pangandaran pada Senin 01 September 2025.
Aksi ini menjadi wujud nyata solidaritas masyarakat dalam menjaga keamanan, menolak tindakan anarkis, sekaligus menguatkan komitmen menjaga keutuhan bangsa.
Sejak pagi hari, sekitar 500 warga sudah berkumpul di depan kantor DPRD. Mereka membawa semangat kebersamaan dengan satu tujuan: menjaga Pangandaran tetap aman dan damai.
Peserta aksi menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan terhadap demokrasi, melainkan penegasan sikap menolak kerusuhan yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini bukan anti-demokrasi. Justru kami ingin menjaga hak demokrasi agar tidak dinodai oleh aksi anarkis,” ungkap salah satu koordinator aksi.
Tokoh agama sekaligus ulama di Pangandaran, Kiai Habibudin, menyampaikan pesan tegas terkait kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, sehingga masyarakat harus bersatu untuk menjaga persatuan.
“Merah putih sedang dirobek-robek oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah bentuk solidaritas masyarakat Pangandaran untuk bangsa dan negara,” kata Kiai Habibudin di hadapan wartawan di DPRD Pangandaran Senin 01 September 2025.
Ia juga menekankan bahwa aksi damai ini bukan penolakan terhadap demonstrasi. Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi tidak boleh disalahgunakan menjadi ajang kerusuhan.
Dalam orasinya, Kiai Habibudin menyoroti fenomena “penumpang gelap” dalam setiap aksi massa. Menurutnya, banyak pihak yang sengaja memanfaatkan momentum unjuk rasa untuk memicu kericuhan.
“Kalau aksi sudah berubah menjadi anarkis, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat sendiri. Apalagi kalau sampai ada penjarahan, jelas semua pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yang hadir. Mereka mengaku khawatir jika kerusuhan yang marak di daerah lain menjalar ke Pangandaran, yang saat ini sedang berjuang membangun ekonomi dan infrastruktur pasca-pandemi.
Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Barat, Pangandaran membutuhkan keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan. Menurut Kiai Habibudin, jika situasi terus diganggu dengan tindakan destruktif, maka proses pembangunan akan terganggu.
“Pangandaran sedang merangkak untuk maju. Kalau terus diganggu dengan tindakan anarkis, lalu kapan kita bisa berkembang?” tegasnya.
Masyarakat pun berharap agar seluruh pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, dapat bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Mereka menilai bahwa menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya segelintir pihak.
Aksi damai yang digelar di Pangandaran ini menjadi bukti bahwa masyarakat peduli terhadap masa depan daerah dan bangsa. Dengan membawa semangat persatuan, mereka menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan berdampingan dengan kedamaian tanpa harus diwarnai kerusuhan.
Aksi tersebut juga diwarnai doa bersama untuk keselamatan bangsa, serta seruan agar masyarakat tetap waspada terhadap provokasi yang dapat merusak persatuan. (Agus Giantoro)
