PANGANDARAN, LingkarJabar – Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pangandaran masih menjadi sorotan utama berbagai kalangan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, tetapi juga menyangkut isu lingkungan, persaingan antar nelayan tradisional, hingga citra sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
Menanggapi dinamika tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al-Farabi Pangandaran menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Menjaga SITKAMTIBMAS di Tengah Polemik KJA di Kabupaten Pangandaran”.
Kegiatan yang berlangsung di Sunway Sunday, Cikembulan, dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Ketua HNSI Pangandaran, serta Koordinator FKP2WP.
Diskusi berjalan terbuka dengan membahas berbagai perspektif mengenai dampak KJA. Dari sisi ekonomi, KJA dinilai memberikan keuntungan bagi sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaannya juga menimbulkan tantangan berupa kerusakan lingkungan, potensi konflik antar nelayan, hingga penurunan daya tarik wisata. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berisiko memicu gesekan sosial di masyarakat.
Sekretaris Komisariat PMII STITNU Al-Farabi, Anwar Purnawijaya, menegaskan bahwa pihaknya memilih mengambil posisi di jalur tengah. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih penting daripada memperuncing perbedaan pandangan.
“PMII ingin menegaskan bahwa keberadaan KJA hanyalah salah satu isu lokal yang harus kita sikapi dengan kepala dingin. Kami tidak berpihak pada menolak atau mendukung, melainkan memastikan agar setiap persoalan bisa dihadapi secara sehat, rasional, dan tetap mengutamakan ketertiban masyarakat,” ujar Anwar yang juga bertindak sebagai moderator FGD, Selasa 23 September 2025.
Hasil diskusi menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi multipihak sangat penting. Polri, TNI, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, nelayan, pelaku pariwisata, hingga mahasiswa harus terlibat dalam komunikasi intensif untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, PMII menegaskan komitmennya sebagai organisasi mahasiswa independen yang berupaya menjadi penyejuk di tengah perbedaan kepentingan. FGD ini juga diharapkan dapat menjadi contoh penyelesaian isu lokal secara konstruktif, dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi demi menjaga harmoni sosial di Kabupaten Pangandaran.
