BANJAR, LingkarJabar — Keputusan Pemerintah Kota Banjar yang disebut akan meminjam dana sekitar Rp21 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai menjadi indikasi adanya persoalan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Aktivis dan pemerhati sosial pemerintahan, sekaligus Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar Irwan Herwanto, menilai langkah tersebut perlu dikaji secara serius karena berpotensi menimbulkan beban fiskal bagi daerah di masa mendatang.
Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan ASN memang merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, mekanisme pemenuhannya seharusnya tidak sampai menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan daerah.
“Kesejahteraan ASN memang hak yang dilindungi undang-undang. Namun cara memenuhinya tidak boleh sampai membebani keuangan daerah di masa depan. Jangan sampai masyarakat yang pada akhirnya harus menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut,” ujar Irwan dalam keterangannya, kepada awak media, jumat (6/3/2026).
Irwan menyebut, rencana pinjaman tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pengelolaan anggaran daerah. Terlebih menjelang momentum Lebaran, ketika masyarakat tengah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia menilai pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi kebutuhan pembayaran THR sejak awal melalui perencanaan APBD yang lebih matang, termasuk dengan melakukan efisiensi pada belanja yang dinilai tidak mendesak.
“THR merupakan agenda tahunan yang sudah pasti waktunya. Jika sampai harus mencari pinjaman untuk membayarnya, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam proses perencanaan anggaran,” katanya.
Selain itu, Irwan juga mengingatkan bahwa setiap pinjaman daerah berpotensi menimbulkan kewajiban tambahan berupa bunga maupun biaya administratif. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Atas dasar itu, ia meminta agar Pemerintah Kota Banjar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim penyusun anggaran daerah guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Irwan juga mendorong DPRD Kota Banjar untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan rencana pinjaman tersebut.
“DPRD perlu memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta keberlanjutan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwan menekankan pentingnya transparansi apabila rencana pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka skema pengembalian pinjaman, termasuk sumber anggaran yang akan digunakan untuk melunasinya.
“Publik berhak mengetahui dari pos anggaran mana pinjaman tersebut akan dibayar. Transparansi penting agar tidak sampai mengganggu program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Joe)
