PANGANDARAN, LingkarJabar – Penolakan terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran kembali menguat. Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) bersama nelayan menegaskan sikap mereka untuk menolak segala bentuk upaya penerapan KJA di wilayah tersebut.
Sekretaris FKP2WP, Iwan Sofa, menilai KJA bersifat permanen, memakan ruang laut cukup luas, serta mengganggu jalur wisata bahari dan aktivitas nelayan.
“KJA itu permanen, nge-plot di situ dan tidak bisa dipindah. Ini jelas mengganggu water sport, jalur perahu nelayan hingga jet ski. Laut jadi tidak bisa dilalui, sangat merugikan,” kata Iwan Sofa saat ditemui di salah satu rumah makan Kampung Turis, Pangandaran, pada Sabtu 23 Agustus 2025 kemarin.
Ia menegaskan, forum tetap solid dalam menjaga kawasan Pantai Timur agar terbebas dari keberadaan KJA.
“Kami satu langkah, satu misi, satu komitmen menjaga Pantai Timur. Saya minta teman-teman tetap kondusif, menahan emosi, tapi jangan pernah berhenti bersuara. Kalau ada satu langkah pergerakan untuk memaksakan KJA, kami akan lawan dengan sepuluh langkah,” tegasnya.
Iwan juga mengklarifikasi bahwa deklarasi penolakan KJA yang digelar pada Rabu (13/8/2025) di Lapangan Susi International Beach Strip, Pamugaran, merupakan murni inisiatif para pelaku usaha wisata, bukan dorongan dari pihak luar.
“Itu inisiatif kami, bukan Bu Susi, bukan HNSI, bukan PHRI. Kami hanya meminta dukungan, dan hingga hari ini kami tetap satu barisan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan mengingatkan para akademisi maupun peneliti agar tidak menjadikan riset sebagai alasan untuk mengorbankan kehidupan masyarakat pesisir.
“Penelitian harus dengan hati nurani dan moral. Jangan sampai atas nama riset, kehidupan orang lain yang sudah puluhan tahun bertahan di sini justru dihancurkan. Itu tidak lucu,” tuturnya.
Menurut data forum, terdapat sekitar 1.040 kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari aktivitas di Pantai Timur Pangandaran.
“Atas dasar moral dan nurani, kami tidak akan diam. Kami akan terus bergerak menolak KJA,” pungkas Iwan Sofa. (Agus Giantoro)
