BANJAR, LingkarJabar – Narasumber dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu, Irwan Herwanto, menegaskan bahwa demokrasi adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, pengawasan pemilu tidak boleh hanya menjadi urusan politisi, penyelenggara, atau peserta pemilu semata, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Demokrasi ini milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemilu yang menjadi pilar utamanya juga harus diawasi oleh kita semua,” tegas Irwan. Selasa 16 September 2025.
Menurutnya, pemilu di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari dinamika politik yang kerap berubah-ubah, maraknya hoaks yang mengancam persatuan, praktik politik uang yang menciderai integritas, hingga disinformasi yang meracuni nalar publik. Dalam kondisi tersebut, peran Bawaslu menjadi krusial.
Namun, ia mengingatkan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dan partisipasi seluruh masyarakat menjadi kunci pengawasan pemilu yang berintegritas.
“Kita memerlukan sinergi, kita memerlukan partisipasi, dan yang paling utama, kita memerlukan suara kita semua,” ujarnya.
Irwan menekankan pentingnya penyerapan aspirasi sebagai esensi dari penguatan kelembagaan Bawaslu. Proses ini memastikan Bawaslu menjadi lembaga yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pengawasan pemilu dapat lebih efektif dalam menjaga integritas demokrasi.
“Penguatan kelembagaan bukan hanya soal apa yang sudah dan akan dilakukan Bawaslu, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun sistem pengawasan yang kuat, akuntabel, dan benar-benar mewakili harapan rakyat,” jelasnya.
- Sejalan dengan itu, proyeksi strategis penguatan kelembagaan pengawasan pemilu menekankan empat hal penting:
Menjamin integritas demokrasi, agar suara rakyat terlindungi.
Mencegah kecurangan, yang berpotensi merusak hasil pemilu.
Menumbuhkan kepercayaan publik, melalui transparansi dan akuntabilitas.
Mendorong proses pemilu yang adil, dengan pengawasan yang profesional dan partisipatif.
Melalui forum koordinasi ini, Irwan mendorong agar pembahasan tidak hanya berhenti pada evaluasi teknis, tetapi juga mampu melahirkan mekanisme, regulasi, dan solusi konkret.
“Kita pastikan suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan pengawas demokrasi,” pungkasnya. (Johan Wijaya)
