Sukabumi, Lingkar Jabar – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Pengawal Konstitusi dan Demokrasi (FK Paksi) turut hadir mendampingi dan mengawal warga Desa Girijaya yang tergabung dalam Gerakan Cirendeu Bersatu saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Jumat 05/06/2026
Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kualitas tata kelola dan operasional SPPG yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan tujuh tuntutan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti demi menjamin pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi:
1. Mengganti Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan yang bertugas.
2. Menjalankan operasional dapur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Menutup dapur yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
4. Menutup dapur yang belum memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi.
5. Melibatkan pelaku UMKM setempat dalam rantai pasok dan operasional program.
6. Mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dapur.
7. Melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG Girijaya.
Ketua FK Paksi, Abu Jibriel, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak memiliki tujuan untuk menghambat Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional. Sebaliknya, masyarakat justru menginginkan agar program tersebut berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak.
“Aksi ini lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program. Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung penuh program ini karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Namun dukungan itu harus dibarengi dengan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai aturan, transparan, dan tidak mengabaikan aspek kesehatan, lingkungan, serta kepentingan masyarakat sekitar,” tegas Abu Jibriel.
Menurut Abu Jibriel, berdasarkan hasil investigasi lapangan dan berbagai informasi yang diterima dari masyarakat, ditemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pihak pengelola maupun instansi terkait. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar.
Ia mengungkapkan bahwa warga mengeluhkan masih adanya aliran pembuangan air limbah dari aktivitas dapur yang diduga belum dikelola secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
“Persoalan IPAL menjadi perhatian utama masyarakat. Kami menerima laporan dan melihat adanya indikasi sistem pengelolaan limbah yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Air buangan yang masih kotor dan aroma menyengat yang tercium warga tentu tidak boleh dianggap sepele. Program yang bertujuan menyehatkan anak-anak jangan sampai menimbulkan persoalan lingkungan bagi masyarakat,” ujar Abu Jibriel.
Lebih lanjut, FK Paksi menilai bahwa standar higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan merupakan aspek yang tidak dapat ditawar dalam operasional SPPG. Sebab, dapur yang memproduksi makanan untuk ribuan penerima manfaat harus memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain persoalan lingkungan dan sanitasi, masyarakat juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung keberlangsungan program. Menurut Abu Jibriel, kehadiran Program Makan Bergizi Gratis semestinya mampu memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar melalui pemberdayaan UMKM lokal.
“Program ini tidak hanya bicara soal distribusi makanan, tetapi juga tentang bagaimana manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pelibatan UMKM lokal akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pemerintah,” katanya.
FK Paksi juga mendorong adanya audit independen dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Girijaya guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
“Kami berharap tuntutan masyarakat ini menjadi bahan evaluasi yang konstruktif. Jika ditemukan kekurangan, maka harus segera diperbaiki. Jika ada pelanggaran terhadap aturan, maka harus ditindak sesuai ketentuan. Tujuan akhirnya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan profesional, bersih, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkas Abu Jibriel.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung secara tertib dan damai dengan pengawalan dari berbagai pihak. Warga berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius demi terciptanya pelayanan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, serta tata kelola SPPG yang lebih baik di masa mendatang.
