BANJAR, LingkarJabar – Upaya pemenuhan hak sipil bagi warga binaan terus diperkuat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar menggelar kegiatan verifikasi identitas kependudukan, khususnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh lapas di Indonesia, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. Tujuannya tidak hanya administratif, tetapi juga memastikan bahwa warga binaan tetap diakui sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama.
Di Kota Banjar, proses verifikasi menunjukkan progres yang cukup signifikan. Dari total 490 warga binaan yang telah terdata, sebanyak 220 orang di antaranya telah berhasil terverifikasi kepemilikan identitasnya. Sementara sisanya masih dalam proses pendataan dan pencocokan data.
“Alhamdulillah, dari 490 warga binaan yang terdata, 220 sudah terverifikasi. Ini akan terus kami lanjutkan hingga seluruhnya memiliki identitas yang jelas,” ungkap Kalapas Tutut Prasetyo.
Wakil Wali Kota Banjar, H. Supriana, yang turut mengunjungi Lapas Kelas IIB Banjar, menegaskan pentingnya pemenuhan hak dasar tersebut.
“Momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini menjadi pengingat bahwa negara harus hadir untuk semua warga, termasuk warga binaan. Pemerintah Kota Banjar berkomitmen memastikan hak administrasi kependudukan mereka terpenuhi, salah satunya melalui kepemilikan KTP,” ujar H. Supriana saat kunjungan, Senin (27/4/2026).
Program ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif. Selama ini, tidak sedikit warga binaan yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, baik karena faktor ekonomi, administrasi, maupun keterbatasan akses sebelum mereka menjalani masa pidana.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Banjar bersama Lapas Kelas IIB Banjar berupaya menutup celah tersebut. Petugas melakukan pendataan, pencocokan biometrik, hingga validasi data secara langsung di dalam lapas, sehingga warga binaan tidak perlu keluar untuk mengurus administrasi.
Kepemilikan KTP memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Selain sebagai identitas resmi, dokumen ini juga menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga peluang kerja setelah bebas nanti.
Lebih dari sekadar program administratif, kegiatan ini juga mencerminkan pendekatan pembinaan yang lebih humanis. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap individu tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak sipilnya.
Ke depan, proses verifikasi ini diharapkan dapat segera tuntas sehingga seluruh warga binaan di Lapas Banjar memiliki identitas kependudukan yang sah dan siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik. (Johan Wijaya)
