BANJAR, LingkarJabar – Isu mengenai keberadaan Liaison Officer (LO) dan tim konsultan yang disebut-sebut berperan dalam dinamika pemerintahan di Kota Banjar menuai sorotan dari sejumlah pihak, termasuk eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB).
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih jauh.
Saat dihubungi wartawan, Sudarsono mengaku belum bersedia berkomentar terkait polemik yang berkembang mengenai peran LO maupun tim konsultan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
“Tidak apa-apa, tidak ada LO atau petugas apa pun, saat ini saya masih enggan berkomentar,” kata Sudarsono singkat. Ketika di hubungi via WhatsApp. Sabtu (14/3/2026).
Sebelumnya, sejumlah eksponen FPSKB melontarkan kritik terhadap keberadaan LO dan tim konsultan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Aktivis eks FPSKB, Sulyanati, menyebut awalnya pihaknya menghargai langkah kepala daerah dalam menentukan tim pendukung dengan harapan dapat mempercepat pembangunan Kota Banjar. Namun dalam perjalanannya, menurut dia, peran tersebut justru dinilai belum menunjukkan dampak optimal.
Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran terkait kondisi internal birokrasi yang dinilai menjadi kurang harmonis serta munculnya ketidakpercayaan terhadap sosok yang disebut memiliki pengaruh kuat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, ia menilai keberadaan pihak tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap iklim dunia usaha di Kota Banjar, terutama terkait keterlibatan pelaku usaha lokal dalam berbagai program pembangunan daerah.
Sementara itu, eksponen FPSKB lainnya, Soedrajat, menegaskan pihaknya tidak menolak keberadaan pihak mana pun yang ingin membantu percepatan pembangunan Kota Banjar.
Namun ia mengingatkan agar peran tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai memunculkan praktik percaloan proyek yang berpotensi merusak sistem birokrasi.
“Kita terbuka dengan siapa pun yang benar-benar ingin membantu pembangunan Kota Banjar. Tapi jangan sampai posisi itu hanya dijadikan kedok untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengalaman hukum yang pernah terjadi di masa lalu menjadi pelajaran agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan secara transparan dan profesional.
Hingga kini, polemik mengenai keberadaan LO dan tim konsultan tersebut masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Banjar sendiri belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait isu yang berkembang tersebut. (Johan Wijaya).
