BANJAR, LingkarJabar — Aspirasi perubahan wilayah hukum kembali mengemuka di kawasan Ciamis Selatan. Banyak warga menilai bahwa Kota Banjar lebih dekat dan lebih siap dalam memberikan pelayanan publik, terutama layanan kepolisian. Menanggapi hal itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan memberikan tanggapan saat kunjungan kerja menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, di Kota Banjar, Rabu (19/11/2025).
Warga dari beberapa kecamatan di Ciamis Selatan menyampaikan bahwa akses menuju Kota Banjar jauh lebih mudah dibandingkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Kondisi ini dinilai berdampak pada efektivitas layanan dari Polres Banjar yang dianggap lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, muncul dorongan agar sebagian wilayah Ciamis Selatan dipertimbangkan untuk masuk ke yurisdiksi Polres Banjar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Irjen Rudi Setiawan menegaskan bahwa kepolisian selalu terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kami mendengar ada keluhan dan masukan terkait penataan wilayah hukum. Semua usulan masyarakat akan kami terima, kami teliti, dan nanti akan ditentukan apa yang paling tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan bahwa perubahan wilayah hukum bukan proses singkat. Dibutuhkan kajian menyeluruh yang mencakup aspek geografis, sosial, kesiapan infrastruktur, beban kerja aparat, hingga efektivitas pelayanan publik.
“Perubahan wilayah hukum tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Semuanya harus melalui kajian matang agar pelayanan keamanan semakin optimal,” tegasnya.
Dalam agenda tersebut, Kapolda Jabar juga meninjau kesiapan pengamanan Nataru di beberapa titik strategis di wilayah Banjar. Ia memastikan bahwa jajaran kepolisian siap memberikan pelayanan terbaik, baik dalam menghadapi momentum akhir tahun maupun dalam pelayanan jangka panjang bagi masyarakat. (Johan Wijaya)
