BANJAR, LingkarJabar – Warga Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dibuat heran dengan beredarnya surat undangan audiensi yang tidak jelas asal-usulnya. Meski pengirim surat tidak diketahui, warga tetap menghadiri pertemuan tersebut di Balai Desa Rejasari pada Kamis (6/11/2025) pagi, dengan harapan dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah desa.
Namun, audiensi yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WIB itu justru berlangsung tanpa kehadiran dua pejabat utama desa, yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rejasari. Hingga menjelang siang, keduanya tak kunjung hadir dan tidak memberikan keterangan apa pun, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.
Padahal, sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Kepala Kesbangpol Kota Banjar, Kapolsek Langensari, perwakilan Kecamatan Langensari, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para Kepala Dusun (Kadus).
“Kami hanya ingin berdialog dan meminta kejelasan mengenai beberapa hal, seperti keterlambatan insentif kader Posyandu dan masalah koordinasi Karang Taruna. Tapi yang bersangkutan justru tidak hadir,” ungkap Otong, salah satu warga yang menerima undangan misterius itu.
Ketua BPD Desa Rejasari, Enceng Satiman, mengonfirmasi bahwa surat undangan tersebut memang terkesan janggal. Menurutnya, surat diterima secara mendadak tanpa identitas pengirim yang jelas.
“Sekitar jam satu siang saya menerima surat dari Pak Kades. Isinya permohonan audiensi jam delapan pagi, peserta sekitar 20 orang, tapi tidak ada nama pengirim dan tempatnya juga tidak jelas. Hanya tertulis ‘atas nama masyarakat’,” ujar Enceng Satiman.
Meski demikian, Enceng mengaku tetap menanggapi undangan itu dengan itikad baik karena BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Saya anggap ini sebagai upaya mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa,” tambahnya.
Hingga kini, siapa pengirim surat tersebut masih menjadi tanda tanya.
“Saya sudah tanya ke beberapa warga yang datang, semuanya mengaku tidak tahu siapa yang membuat surat itu. Kami juga masih menelusuri siapa inisiatornya,” ujar Enceng.
Warga berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan resmi dan menjadwalkan ulang pertemuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami datang dengan niat baik, ingin berdialog. Tapi kalau terus begini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” tutup salah satu warga. (Johan Wijaya)
