LingkarJabar – Pagi itu, udara Bandung masih lembab oleh sisa hujan malam. Di layar televisi, wajah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tampak serius. Ia mengumumkan kabar besar bahwa stimulus ekonomi Rp30 triliun akan segera disalurkan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan Langsung Tunai, katanya, akan menjadi “nafas baru bagi rakyat kecil”.
Di ruang tamu sempit di pinggiran Bekasi, seorang ibu bernama Marni menatap layar itu dengan mata berbinar. “Alhamdulillah,” gumamnya lirih. Ia membayangkan bisa membeli beras, membayar tunggakan listrik, dan mungkin sedikit susu untuk anak bungsunya. Namun, di hatinya, ada getar yang tak bisa dijelaskan, ada sebuah rasa syukur yang bercampur getir.
Janji di Balik Layar
Beberapa hari kemudian, berita lain datang dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah akan meluncurkan Program Magang Nasional 2025.
“451 perusahaan sudah bergabung,” tulisnya. Dengan target 100.000 fresh graduate akan diterjunkan ke dunia kerja.
Di warung kopi kecil di Cikini, Arga, seorang lulusan baru universitas negeri, membaca berita itu di ponselnya.
“Magang nasional… mungkin ini kesempatan,” ujarnya dengan nada setengah berharap.
Temannya, Dimas, hanya tersenyum tipis.
“Kesempatan atau jebakan, Ga?” tanyanya pelan.
Arga terdiam. Di matanya, ada semangat, tapi juga keraguan yang samar.
Harapan yang Menyimpan Luka
Pemerintah menyebut program ini sebagai “jembatan emas” antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Namun, Prof. Zuly Qodir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengingatkan bahwa setiap jembatan memiliki dua sisi: satu yang menuntun ke masa depan, dan satu lagi yang bisa menjerumuskan. “Program ini bisa jadi solusi, tapi juga ruang eksploitasi,” ujarnya dalam wawancara dengan salah satu media (20 Oktober 2025).
Kata “eksploitasi” itu menancap di kepala Arga.
Ia ingat ayahnya yang dulu bekerja di pabrik, sering lembur, tapi tak pernah cukup menafkahi keluarga.
“Kalau magang pun digaji murah, apa bedanya, Dim?” tanya Arga suatu sore.
Dimas hanya mengangkat bahu. “Yang penting kerja, katanya.”
Mereka tertawa, tapi tawanya hambar.
Realita yang Tak Mau Diakui
Setiap kebijakan tentu lahir dari niat baik. Tapi niat baik saja tak cukup jika akar persoalan tak pernah disentuh. BLT memang meringankan. Magang memang memberi pengalaman. Namun, keduanya belum menyentuh akar kemiskinan dan pengangguran struktural yang lahir dari sistem ekonomi yang timpang.
Dalam sistem ini, modal berbicara lebih keras daripada nurani. Rakyat diposisikan sebagai angka statistik, bukan subjek utama pembangunan. Sementara pemilik modal berlomba menumpuk keuntungan, masyarakat di bawah sibuk menambal kehidupan dengan bantuan yang cepat habis sebelum bulan berganti.
Marni menerima BLT-nya. Tapi sepekan kemudian, harga beras naik, gas melon langka, dan kebutuhan sekolah anaknya kembali menumpuk.
“Bantuan ini cepat datang, tapi cepat pula hilangnya,” katanya sambil menatap amplop kosong di meja kayu.
Ia tidak marah, hanya lelah.
Dialog di Tengah Kelesuan
Suatu malam, Arga dan Dimas kembali berbincang di warung kopi yang sama.
“Ga, aku dapat kabar, magangku diterima di salah satu BUMN,” kata Dimas.
“Serius? Selamat!” Arga memukul bahu sahabatnya.
“Tapi aku dibayar setara UMR, enam bulan, habis itu belum tentu lanjut. Aku senang, tapi entah kenapa rasanya belum lega.”
Arga menatap langit yang mulai berwarna ungu gelap.
“Mungkin karena kita tahu, masalah ini bukan cuma soal kerja atau tidak kerja. Tapi soal sistem yang bikin kerja keras orang kecil tetap tak cukup.”
Dimas mengangguk pelan. “Mungkin… kita sedang hidup di zaman di mana kerja keras tak lagi cukup, tapi yang kuatlah yang menang.”
Cermin untuk Negeri
Kritik ini bukan tentang menolak BLT atau magang.
Ini tentang menyadarkan bahwa solusi ekonomi tidak bisa hanya pragmatis dan jangka pendek. Sistem yang berlandaskan pada kepentingan modal akan selalu melahirkan ketimpangan. Negara yang hanya menjadi fasilitator pasar akan kehilangan rohnya sebagai pelayan rakyat.
Seorang pemikir Muslim pernah berkata, “Kesejahteraan sejati lahir dari sistem yang menempatkan manusia di atas uang, bukan sebaliknya.” Dalam Islam, negara bukan penonton, melainkan pelindung. Ia wajib menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Saatnya Menata Ulang Harapan
Bayangkan jika negara kembali pada spirit itu, yakni menjadi pelayan rakyat, bukan sekadar regulator ekonomi. Bayangkan jika tambang, air, dan sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya segelintir korporasi. Bayangkan jika setiap pemuda seperti Arga bisa bekerja bukan karena belas kasihan pasar, tapi karena jaminan negara atas haknya sebagai warga.
Islam telah menunjukkan caranya. Rasulullah pernah memberi kapak kepada seorang pengemis agar ia bisa menebang kayu dan menjualnya. Itu bukan bantuan, tapi pemberdayaan. Sebuah prinsip sederhana yang mengubah kehidupan, bukan hanya memberi ikan, tapi mengajarkan cara memancing.
Penutup
Marni masih menatap layar TV yang menayangkan berita tentang stimulus ekonomi.
“Pemerintah berusaha menolong, Nak,” katanya kepada anaknya yang duduk di lantai.
Anaknya mengangguk, polos.
“Tapi, Bu… kenapa yang miskin tetap miskin?”
Marni terdiam. Ia tak punya jawaban, hanya doa.
Mungkin, sudah saatnya bangsa ini berhenti menambal luka dengan janji, dan mulai menyembuhkannya dengan sistem yang benar. Sistem yang tak hanya memberi makan hari ini, tapi menjamin kehidupan esok. Sistem yang adil, berpihak pada manusia, dan menolak keserakahan.
Sistem itu ada. Ia pernah menyejahterakan dunia selama berabad-abad.
Namanya Islam. Dan mungkin, sudah saatnya kita menatapnya kembali, bukan dengan curiga, tapi dengan harapan.
Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
