PANGANDARAN, LingkarJabar – Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Predi Supriadi, menyampaikan pandangan reflektif terkait peringatan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Menurutnya, tragedi tersebut merupakan catatan kelam dalam sejarah bangsa yang harus menjadi pengingat pentingnya menjaga stabilitas nasional dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Predi menilai, dampak tragedi 1965 terasa luas di berbagai aspek kehidupan bangsa. Dari sisi ekonomi, ia menyebut peristiwa itu melahirkan krisis serius.
“Saat itu terjadi inflasi tinggi, meningkatnya kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan Presiden Soeharto yang cenderung liberal dan kapitalis juga membuat Indonesia semakin bergantung pada modal asing dengan konsekuensi jangka panjang yang kompleks,” ujarnya, Selasa 30 September 2025 kemarin.
Dalam aspek sosial, tragedi 1965 memakan banyak korban jiwa serta memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya antara pendukung Soekarno dan Soeharto.
“Kondisi ini mengikis nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila,” tambahnya.
Sementara itu, pada ranah politik, peristiwa 1965 berujung pada peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto.
“Momen tersebut dimanfaatkan Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan sekaligus menekan oposisi politik, yang jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945,” tegas Predi.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjadikan peristiwa ini sebagai bahan refleksi bersama agar generasi penerus bangsa memiliki kesadaran sejarah, cinta tanah air, serta komitmen menjaga persatuan.
“PMII berkomitmen menjaga intelektualitas dan spiritualitas dalam bingkai nilai-nilai keislaman dan kebangsaan demi terciptanya stabilitas nasional,” tandasnya.
Dalam refleksinya, Predi juga mengutip pemikiran filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pengetahuan lahir dari pengalaman sadar yang diolah akal budi melalui sintesis transendental.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan, khususnya di Pangandaran, untuk membuka ruang refleksi dan diskusi. Dengan begitu, kita bisa memperluas wawasan, memetik pelajaran, serta menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap kemajuan daerah maupun bangsa,” pungkasnya.
