JAKARTA, LingkarJabar – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, menegakkan hukum, sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
Dalam Keterangan Pers Presiden RI, Minggu 31 Agustus 2025, Presiden menyampaikan sejumlah langkah konkret yang tengah ditempuh pemerintah bersama DPR, partai politik, dan aparat keamanan. Dan memastikan proses hukum berjalan bagi aparat yang terbukti melakukan kesalahan.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan terbuka bagi publik,” ujarnya.
Terkait dinamika di parlemen, Prabowo menyebut telah mendapat laporan dari para ketua umum partai politik yang mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.
“Mulai 1 September 2025, anggota DPR yang melanggar dicabut keanggotaannya. Itu keputusan tegas dari pimpinan partai masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, pimpinan DPR juga sepakat melakukan evaluasi sejumlah kebijakan internal, termasuk pemangkasan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo menekankan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi anarkis, perusakan, maupun penjarahan tidak dapat ditoleransi.
“Jika ada aktivitas anarkis yang merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa, atau menjarah rumah dan instansi publik, itu adalah pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Presiden juga memberi instruksi khusus kepada TNI dan Polri untuk bertindak tegas sesuai aturan hukum.
“Aparat harus melindungi masyarakat serta fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Ambil langkah sekeras-kerasnya terhadap perusakan, penjarahan, dan gangguan sentra ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo memastikan aspirasi masyarakat akan ditampung dengan baik.
“Silakan sampaikan aspirasi secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saya juga minta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog langsung,” ucapnya.
Ia pun mengajak masyarakat tetap tenang dan percaya pada pemerintah. Serta meminta untuk menjaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan.
“Jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Ingat, kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” tuturnya.
Presiden menutup pernyataannya dengan ajakan untuk kembali menguatkan nilai gotong royong.
“Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bersama menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,” pungkasnya. (*)
