PANGANDARAN, LingkarJabar – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan sikap nelayan terkait rencana pemanfaatan lahan oleh Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan pesisir Pantai Timur Pangandaran.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan perwakilan masyarakat, yang juga dihadiri Ketua DPRD Pangandaran, Kepala Dinas Perikanan Pangandaran, serta kelompok penggiat pariwisata. Pertemuan berlangsung di Kampus Unpad Jatinangor, Jawa Barat, Rabu 20 Agustus 2025 kemarin.
Jeje menjelaskan, rencana KJA hanya menggunakan lahan seluas 2.000 meter persegi dari total 1.660 meter persegi yang sudah ada. Namun, ia menyoroti adanya kerja sama antara Unpad dengan PT PBS yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.
“Inisiatif pertemuan kemarin datang dari saya, karena yang ngotot itu pihak Unpad, khususnya Fakultas Perikanan. Pertanyaannya, apakah Unpad hadir sebagai konsultan atau akademisi?” ujar Jeje, Kamis 21 Agustus 2025.
Menurutnya, jika benar lokasi yang digunakan mencapai 3,2 hektare seperti isu yang berkembang, pihaknya dengan tegas menolak rencana tersebut.
“Penguasaan lahan seluas itu berpotensi mengganggu aktivitas wisata bahari dan nelayan kecil yang sudah berjalan,” tegasnya.
Meski demikian, dalam kesepakatan sementara, seluruh pihak akan meninjau langsung ke lapangan sebelum keputusan final diambil.
“Kami menegaskan, di mana pun dan berapa pun luas titik lokasi, yang terpenting bagi kami adalah tidak mengganggu pengembangan wisata bahari dan keberlangsungan nelayan kecil,” tandas Jeje.
Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman awal antara HNSI Pangandaran dan Unpad. Kendati demikian, sejumlah pertanyaan masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait tujuan dan bentuk kerja sama dengan pihak swasta. (Agus Giantoro)
