BANJAR. LingkarJabar – Sosialisasi rencana operasional bus DAMRI untuk trayek Stasiun Banjar–Pangandaran masih menemui jalan buntu. Meski sejumlah pertemuan dan diskusi telah digelar, belum ada kesepakatan final antara pihak DAMRI dengan para pelaku transportasi lokal.
Pertemuan koordinasi digelar di Aula Dinas Perhubungan Kota Banjar, Kamis 05 Juni 2025, dan dihadiri oleh General Manager DAMRI Jawa Barat Ramdhani Agung Sukirno, Ketua Organda Kota Banjar U. Wahyudin, Sekretaris Kecamatan Pataruman Rizal, serta perwakilan dari Polsek, Satpol PP, ojek pangkalan, penarik becak, dan driver ojek online.
Pertemuan tersebut membahas rencana operasional rute baru DAMRI yang akan menghubungkan Stasiun Banjar dengan kawasan wisata Pangandaran. Namun, sejumlah perwakilan transportasi lokal menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.
Ketua Organda Kota Banjar U. Wahyudin menyuarakan penolakan terhadap trayek tersebut. Ia mengkhawatirkan keberadaan DAMRI akan mengganggu penghasilan ojek pangkalan, becak, dan ojek online yang selama ini melayani masyarakat di sekitar stasiun.
“Kami bukan menolak karena tidak suka, tapi ini soal penghidupan. Kami minta DAMRI tidak mengambil atau menurunkan penumpang di tengah jalan yang menjadi area operasional kami,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan meminta agar DAMRI menjalankan trayek sesuai jalur resmi dari Stasiun Banjar hingga Pangandaran tanpa memotong rute atau bersinggungan dengan moda lokal.
Perwakilan ojek pangkalan, Abdul Halim, turut menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia meminta agar lokasi shelter DAMRI tidak ditempatkan di sekitar stasiun agar tidak menggerus penghasilan para tukang ojek.
“Kami hanya berharap bisa tetap mencari nafkah dari ngojek. Tolong pertimbangkan kembali lokasi operasional DAMRI,” harapnya.
Sementara itu, Pihak DAMRI melalui General Manager Ramdhani Agung Sukirno menjelaskan bahwa pengoperasian DAMRI merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan bahwa kehadiran DAMRI bukan untuk mematikan moda transportasi lokal, melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
“Kami hadir bukan untuk menggantikan transportasi lokal. Kami siap berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk PT KAI, untuk menghindari tumpang tindih operasional,” kata Ramdhani.
Ramdhani juga membuka peluang untuk diskusi lanjutan guna menyamakan persepsi, terutama terkait sistem tiket dan pengaturan penumpang.
Hingga akhir pertemuan, belum tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Namun, pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal menuju solusi bersama yang adil dan berkelanjutan.
“Belum ada keputusan final, tapi beberapa poin penting akan kami bawa sebagai bahan laporan agar segera ada keputusan yang tidak merugikan pihak manapun,” tukasnya. (Joe)
