BANJAR, LingkarJabar – Upaya Pemerintah Kota Banjar dalam menata ulang struktur anggaran melalui rasionalisasi belanja dan rencana merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan fiskal. Pemerintah daerah didorong mulai menggeser strategi dengan memperkuat skema pembiayaan kreatif (creative financing) dan optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan alternatif.
Aktivis pemerhati sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP, menilai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar masih rapuh karena ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Ia menyebut, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih berkisar 17–22 persen, sementara kontribusi dana transfer mencapai 74–83 persen dari total pendapatan daerah.
“Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Banjar masih rendah. Jika tidak ada terobosan, ruang pembangunan akan terus terbatas,” ujar Irwan. Kamis (2/4/2026). Kepada awak media
Selain itu, ia menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai terlalu besar. Hingga Maret 2026, belanja pegawai tercatat mencapai sekitar 63 persen dari APBD, melampaui ambang batas ideal 30 persen sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Tingginya beban belanja rutin tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap minimnya alokasi belanja modal untuk pembangunan.
“Selama anggaran habis untuk belanja rutin, percepatan pembangunan akan sulit tercapai. Harus ada langkah keluar dari pola lama,” tegasnya.
Sebagai solusi, Irwan mendorong dua pendekatan strategis. Pertama, penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur publik. Skema ini dinilai mampu mengurangi beban APBD karena pembiayaan dan risiko proyek dapat dibagi dengan pihak swasta.
Ia menyebut sejumlah sektor potensial untuk dikembangkan melalui KPBU, antara lain transportasi seperti terminal dan jalan, sektor pergudangan, serta layanan kesehatan melalui modernisasi rumah sakit rujukan.
Kedua, optimalisasi aset daerah yang belum produktif. Berdasarkan data, nilai aset tetap Kota Banjar mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, jauh melampaui total PAD tahunan. Namun, pemanfaatannya dinilai belum maksimal.
“Aset yang tidak termanfaatkan harus diubah menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, bukan hanya disewakan dengan nilai rendah. Ini bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Irwan juga menekankan pentingnya kesiapan proyek agar menarik minat investor. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyiapkan dokumen perencanaan yang matang seperti Pre-Feasibility Study (Pre-FS), termasuk skema bisnis yang jelas mencakup kebutuhan investasi dan potensi keuntungan.
“Investor tidak akan masuk jika proyek hanya sebatas wacana. Harus ada konsep yang siap ditawarkan atau ready to offer,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada penghematan semata.
Menurutnya, hasil efisiensi dan peningkatan pendapatan harus diarahkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut, lanjut Irwan, dapat berupa pembangunan irigasi pertanian, penerangan jalan umum (PJU), hingga peningkatan konektivitas jalan menuju kawasan pariwisata.
“Anggaran harus kembali ke rakyat. Prinsip money follows program harus benar-benar dijalankan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.(Johan Wijaya)
