PANGANDARAN, LingkarJabar — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Susi Pudjiastuti, menghadiri rapat pembahasan terkait polemik Keramba Jaring Apung (KJA) yang menjadi sorotan di Kabupaten Pangandaran. Rapat yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, digelar di Aula Kantor Samsat Pangandaran, pada Selasa 06 Agustus 2025.
Namun, suasana rapat mendadak tegang ketika Susi Pudjiastuti memutuskan keluar meninggalkan forum sebelum rapat selesai. Aksi walk out Susi sontak mengejutkan para peserta rapat yang hadir.
Ditemui usai meninggalkan rapat, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa pelaksanaan KJA di perairan Pangandaran harus dievaluasi secara serius. Ia menilai perizinan yang telah dikeluarkan harus dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Rapat ini tidak sesuai dengan substansi permasalahan. Izin-izin KJA yang tidak sesuai harus dicabut. Laut Pangandaran harus tetap indah dan bersih. Jika dibiarkan, KJA ini akan merusak keindahan dan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Wisatawan datang ke Pangandaran ingin melihat laut yang bersih, bukan penuh jaring apung,” tegas Susi kepada awak media.
Tak hanya itu, melalui akun media sosial pribadinya, Susi Pudjiastuti juga menyampaikan kritik tajam kepada sejumlah pejabat terkait.
Dalam salah satu cuitannya, Susi menandai akun Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Mohon perhatiannya. hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur Pangandaran. Dimana ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan ijin kepada 3 Perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya 3 Perusahaan ini tidak bisa dapat ijin. Dulu Bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yg sangat kita hargai untk mengganti Bagan bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi,” ucap Susi diunggahan Twitter. meminta perhatian Presiden serta Gubernur Jawa Barat untuk segera menertibkan keberadaan KJA yang dinilainya melanggar aturan.
“Penertiban KJA ilegal harus segera dilakukan. Ini demi kelestarian lingkungan laut dan masa depan pariwisata Pangandaran,” tulis Susi dalam akun Twitter pribadinya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik keberadaan KJA di Pangandaran masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, nelayan, dan pemangku kebijakan daerah. (Ntang)
