LingkarJabar – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang kali terjadi. Di berbagai daerah, di kabarkan ribuan korban pelajar menderita keracunan makanan, pada Januari 2026, hal ini memicu kembali pro kontra dan keresahan di tengah masyarakat, terutama orang tua.
Program MBG yang di realisasikan pemerintah, bertujuan memberi solusi pencegahan stunting, dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, namun fakta di lapangan malah membuat keresahan, yang tak kunjung usai, karena berbagai kasus keracunan, yang silih berganti di berbagai daerah, seolah menjadi ancaman kesehatan.
Pada tanggal 8 februari 2026,ratusan pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 1.178 siwa di SMAN 2 Kudus, sebanyak 600 siswa mengalami gejala keracunan. Namun, sebagian besar siswa dan guru memilih menjalani perawatan di rumah. ( kompas.tv 29/01/2026) dan juga sebanyak 803 orang siswa di Kabupaten Grobogan diduga keracunan Makan Bergizi Gratis ( news.detik.com 13/01/2026 ).
Kegagalan dalam pengelolaan MBG, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah, dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.
Adanya lonjakan anggaran yang fantastis, tidak berimbang dengan jaminan keamanan dan manfaat program, kecurigaan publikpun kian menguat, bahwa MBG lebih diarahkan sebagai proyek anggaran negara dan celah bagi pemodal, bukan kebijakan yang sungguh-sungguh yang berorientasi pada kesejahteraan anak.
Kegagalan pengelolaan MBG juga, mengungkap bukti kesalahan cara pandang pemerintah tentang persoalan penanganan gizi, yang dianggap akan tuntas hanya dengan membagikan makanan bergizi. Sejatinya, anak anak di negeri ini akan terpenuhi gizinya, bilamana keluarga mereka memiliki kelayakan ekonomi. Pembagian makanan sesekali tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki gizi buruk, apalagi mencetak generasi unggulan untuk membangun peradaban.
Permasalahan yang sebenarnya adalah sistem kapitalis, yang di terapkan di negeri ini, lapangan kerja minim, banyaknya pengangguran, upah yang diberikan pada karyawan sangat rendah, belum lagi dari sisi pendidikan dan kesehatan, yang sering kali dijadikan komoditas, sehingga melahirkan kemiskinan struktural, tidak ada lagi fungsi pemerintah sebagai pelindung rakyat.
Di dalam Islam, penguasa adalah raa’in dan junnah bagi rakyat nya, bukan sekedar pembuat program, tapi memastikan semua urusan dan kebutuhan rakyatnya terpenuhi, dilayani dengan baik dan amanah.
Generasi sehat, cerdas dan berkualitas tentu menjadi syarat penting dalam membangun peradaban, dengan demikian , negara Islam akan sangat memberikan perhatian supaya tidak ada lagi problem stunting, gizi buruk, atau problem kesehatan lainnya yang akan menghambat tumbuh kembang generasi. Negara akan mempermudah masyarakatnya untuk memperoleh makanan bergizi dengan kualitas yang baik, dengan cara tidak memonopoli bahan pangan, harga yang relatif terjangkau oleh rakyat, juga pendistribusian yang merata keseluruhan wilayah negara.
Islam telah memberikan bukti dan solusi, dalam menyikapi berbagai persoalan hidup, dengan menjalankan hukum hukum syari’at, yang bersumber dari pemberi hidup dan kehidupan, yang tidak akan ada kesalahan sedikitpun di dalam nya, karena Dia yang maha pengatur, kesempurnaan hanya milik Nya, maka tidak akan ada problematik yang tidak berujung, karena dalam sistem Islam, seluruh permasalahan kehidupan telah di atur dengan solusi yang jelas dan pasti, termasuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sudah terbukti di masa masa kejayaan Islam, dengan menerapkan Sistem yang di ridhoi Nya, karena penguasa di dalam Islam, akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya, bukan hanya di dunia, tapi hingga kelak di hari penghisaban.
Demikian, kesempurnaan sistem yang di tawarkan Islam, sebagai rahmatan lill alamin, Wallahu ‘alam.
Penulis : Eli Yulyani
